SUMENEP, MaduraPost – Kepala Desa (Kades) Badur, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, angkat bicara soal tudingan miring dirinya yang dilayangkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 3 anggotanya yang mengaku tidak menerima gaji selama 1 tahun lebih. Sabtu, 7 Oktober 2023.
Kades Badur, Atnawi, mengaku kaget atas informasi bahwa Ketua BPD dan 3 anggotanya tidak menerima gaji selama 20 bulan itu.
Kades Atnawi menyebut, apabila Ketua BPD Badur, Hosnan A, berikut 3 anggotanya itu memang tidak pernah ngantor dan melakukan koordinasi ke Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
“Saya rasa ketika tugas dan fungsinya tidak dijalankan ya gimana lagi. Ada kok (Pak Matrajib, red) salah satu anggota BPD sudah melakukan tugas dan fungsinya enak nyetor rekening,” kata Atnawi, saat memberikan keterangan pada media ini melalui sambungan teleponnya, Jumat (6/10) pagi.
“Tapi kalau mereka menanyakan gaji tapi tidak datang ke desa seharusnya tanya pada diri sendirinya dulu,” kata Atnawi lebih lanjut.
Pihaknya mengatakan, hingga saat ini yang inten melakukan koordinasi dengan Pemdes Badur hanya 1 anggota BPD saja.
Sementara 4 anggota BPD lainnya meliputi Ketua BPD, Hosnan A, dinilai tidak pernah melakukan tugas dan fungsinya secara benar.
“Yang inten melakukan koordinasi bersama desa hanya ada satu anggota BPD, sisanya tidak tidak pernah ada. Hanya datang saat undangan Musdes kemarin itu,” ujar Kades Atnawi.
“Seharusnya BPD ini harus lebih tahu tugas dan fungsinya. Sebenarnya ini sederhana, coba tanya ke temannya sendiri (Pak Matrajib, red), kan begitu,” sambung Atnawi.
Disinggung soal tudingan BPD yang mengaku tidak memiliki ruang untuk menjalankan tugas dan fungsinya di desa, Atnawi menganggap hal tersebut tidak logis.
“Saya ini lebih dulu jadi BPD, jadi tahu tugas dan fungsinya. Intinya mengacu pada Perbup itu aja lah. Ini kan lucu, ngaku tidak pernah dapat informasi apapun. Coba tanyakan pada anggota BPD yang lain,” kata Atnawi.
Dia juga mengklaim, setiap agenda Pemdes perihal apapun sudah diinformasikan kepada perangkat desa berikut BPD setempat.
“Sejak dulu, ketika ada acara apapun saya pasti buatkan undangan dan saya kasih ke (Pak Matrajib, red) ini. Malah saya rasa yan sering ke sini adalah (Pak Matrajib, red). Kalau ada informasi begini sebenarnya sangat lucu. Tapi ayolah kita bangun bersama-sama Desa Badur yang baik dan lebih sejahtera. Artinya, jika ada kepentingan pribadi, janganlah. Jangan mengorbankan masyarakat Badur yang banyak ini loh,” papar Kades Atnawi lebih rinci.
“Saya tidak akan selamanya jadi Kades Badur. Jadi ayo utamakan kepentingan masyarakat, gitu,” timpalnya diakhir wawancara.
Sementara di waktu yang sama, Ketua BPD Badur, Hosnan A, merasa heran dengan pernyataan sikap Kades Atnawi.
Pasalnya, dirinya mengaku aneh, sebab Kades Atnawi hanya melakukan koordinasi pada anggota BPD tanpa langsung melibatkan dirinya.
“Kantor atau sekretariat BPD itu bukan di balai desa. Kok bisa saya harus ke sana,” kata Hosnan mengungkapkan dibalik telepon.
“Yang dibilang Pak Kades itu (Pak Matrajib, red) yang katanya aktif itu tidak memberikan kabar apapun ke kami. Kami hanya baru tahu kemarin bahwa ada Musdes. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada koordinasi,” ujar Hosnan lebih lanjut.
Seharusnya, kata dia, koordinasi apapun terkait desa bisa disampaikan kepada dirinya sebelum pada anggota BPD.
“Kenapa tidak ke saya langsung, saya kan Ketua BPD-nya, kenapa bilang ke anggota saya,” ucapnya.
Hosnan pun bercerita, bahwa sebenarnya ia pernah menghadap Kades Atnawi untuk menanyakan persoalan tersebut.
Namun nyatanya, Hosnan malah tidak pernah ditemui oleh Kades Atnawi meski sudah mendatangi kediaman kepala desa.
“Saya sudah pernah menghadap ke rumah kades dan disuruh (Pak Matrajib, red) ini. Tapi sesampainya ke rumah kades, saya malah tidak ditemui,” akuinya.
Sebab itu, ke depan pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan cara melakukan pelaporan atas persoalan yang terjadi di Desa Badur kepada dinas terkait.
“Saya akan mengambil langkah pelaporan terkait masalah ini ke dinas terkait. Sebab, selama 2 tahun, baru ini ada undangan untuk Musdes,” tegasnya.***
