PAMEKASAN, MaduraPost – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan, Jawa Timur, mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan masyarakat di lima program prioritas sebagaimana yang menjadi catatan di akhir atau penutupan anggaran tahun 2024.
Ketua Fraksi PPP DPRD Pamekasan Andy Suparto, menegaskan lima poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama ini tidak hanya tertuju kepada pemerintah daerah melainkan seluruh anggota DPRD dari Fraksi PPP, wajib ikut memperjuangkan.
“Ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik. Lima poin ini bukan hanya usulan, tetapi tanggung jawab moral kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Andy kepada MaduraPost, Kamis (28/11).
Lebih lanjut Andy mengungkapkan lima poin penting yang menjadi catatannya tersebut di antaranya adalah, pertama tetap konsisten mengawal kesejahteraan guru ngaji. Fraksi PPP meminta pemerintah untuk tahun anggaran baru 2025, insentif bagi guru ngaji bisa ditingkatkan.
“Mereka adalah pilar pendidikan agama yang sering terabaikan. Kesejahteraan mereka harus lebih diperhatikan. Salah satunya dengan menaikkan gaji insentif yang diterimanya,” tegas pria asal Desa Waru Barat, Kecamatan Waru.
Kedua, penerapan UHC dengan anggaran yang memadai. Disini Fraksi PPP mendesak pemerintah daerah untuk menambah anggaran Universal Health Coverage (UHC).
“Kesehatan adalah hak dasar warga. Dengan tambahan anggaran, layanan kesehatan yang merata bisa tercapai. Intinya anggaran yang kemarin 2024 belum memadai, tolong di 2025 ini anggarannya ditambah,” ujar Andy.
Ketiga, memperhatikan infrastruktur sekolah swasta. Fraksi PPP menginginkan perhatian lebih terhadap infrastruktur sekolah swasta. “Sekolah swasta memiliki peran penting dalam pendidikan, tapi fasilitasnya sering kali jauh tertinggal dibanding sekolah negeri,” paparnya.
Keempat, memperhatikan sarana dan prasarana RSUD Waru. Andy mengamati sarana dan prasarana layanan kesehatan di rumah sakit di wilayah utara kian memprihatinkan, sehingga perlu untuk diperhatikan bersama.
“RSUD Waru adalah andalan layanan kesehatan di wilayah utara. Pemkab harus memastikan fasilitasnya memadai,” ungkapnya.
Dan kelima, memperhatikan infrastruktur jalan poros desa. Sehingga akses mobilisasi perekonomian masyarakat bisa cepat berkembang.
“Akses jalan yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi desa,” tuturnya.
Andy berharap pemerintah dan seluruh anggota DPRD Fraksi PPP mendukung lima poin ini agar bisa terealisasi secepatnya. “Kami akan terus mengawal ini, karena lima poin ini adalah inti dari kebutuhan masyarakat yang sering terabaikan,” tutupnya.***
