SUMENEP, MaduraPost – Walaupun ada wabah virus corona atau covid-19, kasak-kusuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus berjalan. Nama Fattah Jasin dianggap sebagai salah satu kandidit paling sering menyapa masyarakat dalam berbagai kesempatan.
Terlebih, saat ini dia tengah menjabat sebagai Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Madura, yang tentunya lebih leluasa terjun ke masyarakat Sumenep yang berada di Pulau Madura.
Pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, begitu pun Fattah Jasin tidak luput dari kesalahan. Tahun 2019 rumahnya pernah digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tulung Agung. Selama menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) pun Fattah Jasin tidak luput dari masalah.
Aktivis Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) menyebut Fattah Jasin terindikasi memainkan anggaran subsidi kapal perintis yang anggarannya mencapai Rp 29 miliar.
“Kami menduga minimal ada Rp 9,5 miliar buat bancakan,” terang Bisri Gie, selaku Ketua Mahasurya dalam rilisnya, Kamis (28/5/2020)
Bahkan untuk program subsidi kapal perintis, kata Bisri, sewaktu menjabat Kadishub Jatim, Fatah Jassin pernah mengatakan bahwa kapal yang dipakai nanti jenis 5000 DWT, sehingga bisa berlayar dalam kondisi apapun.
Informasi yang dia dapatkan, dua kapal perintis bersubdisi itu nantinya dibagi dengan rute jauh dan rute pendek. Salah satu kapal akan melayani rute dari Tanjung Perak Surabaya, Keramean Masalembu, Probolinggo, Pulau Kambing Sampang dan Branta Pamekasan.
“Itu yang lintasan panjang. Yang memenangkan tender kapalnya milik Dharma Dwipa Utama, dengan anggaran sebesar Rp 17 miliar. Kapalnya besar di atas 5000 GT. Kabanya apapun kondisi cuaca akan tetap berlayar,” jelasnya.
Bisri pun menyebut pernyataan Fattah Jasin penuh kebohongan atau hoaks. Sebab dari keterangan Nyono, kepala Dishub Jawa Timur pengganti Fattah Jasin, kepada Inspektorat beberapa waktu lalu menyatakan bahwa bahwa kapal milik PT. Dharma Dwipa Utama jenisnya bukan 5000 GT, tapi hanya 1200 GT.
Dia menjelaskan, hal itu menunjukkan kapasitas sebenarnya Fattah Jasin, atau sekadar alasan untuk menutupi patgulipat di lingkungan Dishub Jatim. Sebab pernyataan tersebut berimplikasi luas. Antara 5000 GT dengan 1200 GT penggunaan anggarannya tentu berbeda.
”Kalau pakai 1200 GT namun dinyatakan 5000 GT, untung banyak yang mengerjakannya, dan keuntungan itu ya korupsi namanya,” terangnya.
Selain itu, Mahasurya yang selama ini getol menyoroti masalah sosial politik dan hukum di Sumenep mengingatkan masyarakat Sumenep berhati-hati memilih pemimpin.
“Kami juga menyayangkan kalau pemimpin yang memiliki track record yang tidak baik akan menjadi pemimpin Sumenep,” ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, bahwa syarat utama pemimpin adalah kejujuran dan tidak memiliki perilaku korup. Bila dua hal tersebut tidak dipenuhi, maka jangan harapkan memikirkan nasib rakyat ketika memimpin.
“Rakyat hanya akan menjadi tumbal dari kekuasaannya, dan orang seperti itu tidak pantas jadi Bupati Sumenep,” tandasnya. (Mp/al/kk)
