Scroll untuk baca artikel
Daerah

Dugaan Iuran Rp200 Ribu per Dapur Bayangi Program MBG di Sumenep, Siapa Diuntungkan?

×

Dugaan Iuran Rp200 Ribu per Dapur Bayangi Program MBG di Sumenep, Siapa Diuntungkan?

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI. Penyerahan iuran di dapur Program MBG. (istimewa/AI/MaduraPost)
ILUSTRASI. Penyerahan iuran di dapur Program MBG. (istimewa/AI/MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tengah disorot. Program yang semestinya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat itu diduga berpotensi dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk kepentingan pribadi melalui penarikan iuran dari setiap dapur MBG.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini dari sumber terpercaya, setiap dapur MBG di Kabupaten Sumenep diduga diminta menyetor dana sebesar Rp200 ribu.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Penarikan tersebut disebut-sebut dilakukan sebagai langkah “pengamanan” untuk meredam pemberitaan bernada negatif terkait pelaksanaan program MBG.

Baca Juga :  Izin Tambak Udang di Sumenep Bermasalah, FKMS Demo DLH Sumenep

Sumber internal media ini mengungkapkan, bahwa dana tersebut rencananya akan dibagikan kepada sejumlah media yang sebelumnya aktif memberitakan MBG dengan tone kritis.

Kondisi ini membuat pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan MBG harus mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Yang meminta itu bukan perorangan. Ada koordinasi. Koordinator dapur di tingkat kecamatan yang mengkoordinir penarikan. Informasinya, semua dapur di Sumenep terkena iuran,” ujar sumber meminta identitasnya dirahasiakan kepada media ini, Jumat (6/2/2026).

Baca Juga :  Alumni Ponpes Annuqayah Bergerak, Kejari dan Polres Sumenep Menjadi Target

Dia menambahkan, penarikan iuran tersebut diduga tidak berdiri sendiri sebagai inisiatif koordinator kecamatan. Ia mengklaim perintah tersebut berasal dari pengurus di tingkat kabupaten.

“Perintahnya bukan dari koordinator kecamatan. Katanya berasal dari pengurus yang ada di Sumenep,” ungkapnya.

Jika informasi ini terbukti benar, maka persoalan MBG di Kabupaten Sumenep tidak lagi sekadar menyangkut kualitas menu makanan atau teknis pengelolaan dapur.

Baca Juga :  Ra latif Dukung PHE WMO Lakukan Eksplorasi Migas di Bangkalan

Dugaan tersebut berpotensi menyeret program publik ini ke ranah persoalan etika tata kelola, khususnya terkait relasi antara pengelola program dan media.

Dia menegaskan, bahwa informasi yang disampaikannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang jelas, informasi ini valid. Saya berani bertanggung jawab,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya mengonfirmasi dugaan tersebut kepada pihak-pihak terkait, termasuk pengelola MBG di Kabupaten Sumenep.***