DPRD Sumenep Tegur Oknum Bidan Peras Pasien BPJS Usai Melahirkan

  • Bagikan
PROFIL : Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Sami'oddien. (dok Madura Post )

SUMENEP, MaduraPost – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tegur keras oknum bidan inisial MG di Desa Benaresep Timur, Kecamatan Lenteng, yang diduga telah melakukan pemerasan kepada ibu melahirkan.

Sami’oddien, anggota Komisi IV DPRD Sumenep menegaskan, jika hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Perlu diklarifikasi terlebih dahulu, jadi jelas kalau sudah masuk BPJS semua biaya dibebaskan, intinya begitu. Kalau memang ada oknum yang meminta biaya dengan cara pemaksaan, jelas ini sudah tidak benar,” tegas dia, saat dikonfirmasi MaduraPost melalui sambungan selularnya, Rabu (27/10).

Menurutnya, jika benar onkum bidan tersebut melakukan hal yang benar dengan menarik biaya usai menangani pasien BPJS melahirkan, harusnya tak perlu meminta maaf dan membuat surat pernyataan.

“Apalagi hanya sekedar minta maaf oknum bidan inisial MG tersebut, ini juga sudah salah. Kalau seandainya benar itu tidak melanggar, MG tentunya tidak akan minta maaf, logikanya begitu. Ini sudah tidak sesuai dengan aturan BPJS. Lagi-lagi jika harus ada surat pernyataan dan segala macam, itu sudah masuk pemaksaan namanya, tidak benar,” urainya.

BACA JUGA :  Bersama Mahasiswa, Komisi II DPRD Sumenep Sidak Dua Lokasi Tambak Udang, Berikut Temuannya

Sebab itu, dia berharap, Dinas Kesehatan (Dinkes) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bisa menyikapi persoalan itu dengan bijak. Pihaknya mengatakan, ketika ada pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum bidan dan perawat jangan diam begitu saja.

“Seharusnya, jika memang begitu, oknum bidan ini langsung diberikan pemanggilan, klarifikasi, dan peringatan. Berapa kali si bidan ini melakukan pemerasan. Jangan-jangan tidak hanya yang di Desa Benaresep Timur, tapi di desa lain juga begitu. Ini harus jadi pembelajaran,” katanya.

“Jangan masalah ini dibiarkan saja sehingga masyarakat dibuat resah. Apalagi visi misi Bupati saat ini Bismillah Melayani, seharusnya kan memang melayani. Panggil semua kepala Puskesmas untuk memberikan pengarahan kepada bidan atau perawat agar tidak melakukan pungli.” timpalnya.

BACA JUGA :  Warga Dapat Bantuan Beras, Dinsos Sumenep : Nanti Ada Penyaluran Tahap Kedua

Diberitakan sebelumnya, salah seorang oknum bidan di Desa Benaresep Timur, Kecamatan Lenteng, diduga telah melakukan pemerasan kepada seorang ibu yang mau melahirkan dengan jumlah uang Rp 450 ribu. Padahal ibu tersebut memiliki jaminan kartu BPJS.

Suami korban, Abdurrahman mengatakan, uang tersebut diminta pasca istrinya yang baru melahirkan itu sudah tiba di rumahnya.

“Susbtansinya meski istri mempunyai kartu BPJS masih dikenakan tarif Rp 450 ribu, katanya untuk biaya persalinan,” tutur Abdurahman, Minggu (17/10/2021) lalu.

Pasca kejadian itu, MG sempat mendatangi keluarga korban. Kedatangan MG tak lain malah memaksa korban untuk menandatangani surat pernyataan damai.

Suami korban tentu menilai hal itu telah di luar aturan. Keluarga menolak secara halus, namun cara ini malah tidak disukai dan semakin menambah acuh dengan sikap bidan.

Sebab, saat korban didatangi, MG bukan tidak cukup diperhatikan dengan mendengar curhat dan permohonan maafnya. MG datang dua kali ke rumah korban. Pertama ia memprotes korban sebab dugaan pemerasan hingga Rp 450 ribu seakan-akan tidak bersalah.

BACA JUGA :  Tersangka Kasus Beras Oplosan Hanya Dilakukan Penahanan Kota

Kemudian yang kedua, MG kembali mendatangi dengan membawa teman seprofesinya, yang diketahui menjabat seorang dokter dan membawa surat pernyataan damai. Disini korban dipaksa untuk tanda tangan, namun menolaknya.

Abdurrahman menuturkan, jika pihaknya menolak uang tersebut bukan tanpa alasan. Sebab di sejumlah desa bidan berkedok maling mulai marak. Kerjaannya kata dia, memeras masyarakat sekali pun pasien yang ditangani terdaftar sebagai peserta BPJS.

“Kami diperas begini tidak bisa langsung mendadak minta maaf dan langsung ingin mengembalikan uang dengan disuguhi surat pernyataan damai. Maaf ya, keluarga kami sudah terlanjur sakit hati diperlakukan demikian,” tuturnya pada MaduraPost, Sabtu (23/10/2021) kemarin.

Terpisah, Kepala Tata Usaha Puskesmas Moncek Timur, Mahfud mengaku, belum menerima laporan dugaan oknum bidan peras pasien peserta BPJS. Meski demikian ia berjanji jika dikemudian hari ada laporan tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti.

  • Bagikan