SUMENEP, MaduraPost – Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyampaikan laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (2/9/2025).
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari kegiatan reses pada 22–29 Agustus lalu memunculkan beragam persoalan krusial mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan perlunya pemerintah daerah lebih tanggap dalam menangani kasus luar biasa (KLB) campak.
“Kasus campak ini sudah muncul sejak Januari dan memuncak di Juli hingga Agustus, tapi respon pemerintah terkesan lambat. Ke depan, OPD harus lebih cepat dan hadir di tengah masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, M. Muhri, Selasa (2/9).
Selain itu, PKB juga menyoroti kelangkaan pupuk serta pembangunan infrastruktur yang dinilai timpang antara daratan dan kepulauan, khususnya di Kecamatan Giligenting.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem mendesak percepatan aliran listrik di kepulauan.
“Hak dasar masyarakat kepulauan atas listrik sudah bertahun-tahun disuarakan, tapi hingga kini belum terealisasi. Pemerintah daerah harus hadir mempercepat ketersediaannya,” tegas Samsiyadi, Juru Bicara Fraksi NasDem.
NasDem juga menekankan perlunya konsistensi pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan serta evaluasi regulasi Pilkades yang dianggap merugikan calon dari masyarakat non-petahana.
Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai tingginya pengangguran sebagai masalah mendesak.
“Pemerintah daerah perlu langkah strategis dan terukur, dengan pendekatan holistik untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” kata Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy.
Selain menyoroti ketimpangan infrastruktur, PAN juga mengingatkan bahaya narkoba yang mulai merambah kepulauan.
“BNNK harus lebih aktif, dan pengawasan di pelabuhan perlu diperketat agar peredaran narkoba bisa ditekan,” tambahnya.
Lalu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan hasil reses tidak boleh sebatas seremonial.
“Hasil serap aspirasi jangan hanya dibaca lalu dilupakan. OPD harus tindak lanjut dengan nyata,” kata Abd. Rahman, Juru Bicara Fraksi PDIP.
Catatan yang disampaikan antara lain perbaikan jalan poros di Mandala Dungkek, transportasi laut, penambahan daya listrik di Rubaru, serta penguatan modal bagi UMKM dan kelompok tani.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat mengkritik lambannya penanganan kasus campak yang telah menelan korban jiwa.
“Ada lebih dari 2.000 kasus campak dengan 17 korban meninggal dunia. Ledakan ini bukti kelalaian pemerintah dalam pencegahan sejak dini,” tegas Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi.
Selain kesehatan, Demokrat juga menekankan pemerataan infrastruktur, termasuk jalan rusak di Lenteng, Pragaan, Batuputih, hingga akses menuju Pantai Lombang.
Senada dengan hal itu, Fraksi Gerindra-PKS menyoroti perlunya pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan.
“Masih banyak jalan rusak, keterbatasan air bersih, layanan kesehatan minim, dan listrik yang belum merata di kepulauan. Pemerintah harus prioritaskan ini,” ujar Agus Hariyanto, Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS.
Fraksi ini juga menekankan kebutuhan ambulance laut untuk menunjang layanan kesehatan di kepulauan, peningkatan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta rekomendasi pengendalian inflasi dan pemberdayaan UMKM.
“Kami berharap pemerintah benar-benar menindaklanjuti laporan ini dengan langkah nyata agar harapan masyarakat dapat terpenuhi,” imbuhnya.
Terakhir, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan pentingnya perhatian serius pada pendidikan berbasis keagamaan dan pesantren.
“Banyak pesantren dan madrasah di daerah yang fasilitasnya masih minim. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan infrastruktur pendidikan, beasiswa santri, dan penguatan ekonomi berbasis pesantren,” ujar Juru Bicara Fraksi PPP.
Selain itu, PPP juga mendorong peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta distribusi pupuk yang merata bagi petani kecil.
Seluruh fraksi sepakat hasil reses harus ditindaklanjuti agar tidak sekadar menjadi catatan formalitas.
“Kami berharap aspirasi masyarakat ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah,” pungkasnya.***
