DPRD Sumenep Paparkan Laporan Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Sidang Paripurna

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 23 April 2025 - 21:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

RAPAT. Potret para anggota dewan saat mengikuti sidang paripurna penjaringan aspirasi masyarakat oleh para anggota dewan selama masa reses tahap kedua tahun 2025. (Istimewa for MaduraPost)

RAPAT. Potret para anggota dewan saat mengikuti sidang paripurna penjaringan aspirasi masyarakat oleh para anggota dewan selama masa reses tahap kedua tahun 2025. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Gedung DPRD Sumenep kembali menjadi saksi pelaksanaan sidang paripurna, Rabu (23/04/2025), yang kali ini difokuskan pada penyampaian laporan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh para anggota dewan selama masa reses tahap kedua tahun 2025.

Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengingatkan pentingnya tanggung jawab para anggota legislatif dalam melaporkan hasil interaksi mereka dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Ia menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari perwujudan nyata tugas dan fungsi legislatif.

Baca Juga :  Dikepung Banjir, Pejabat Madura Raih Penghargaan Daerah

“Reses ini semestinya menjadi wahana bagi para wakil rakyat untuk memperlihatkan komitmen dan perannya dalam mempercepat kemajuan serta kesejahteraan daerah,” ujar Zainal dalam sambutannya, Rabu (23/4).

Ia menambahkan, semua masukan dari masyarakat tersebut tidak boleh berhenti sebagai laporan belaka, tetapi harus dikawal hingga masuk ke dalam agenda prioritas pembangunan daerah melalui RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Baca Juga :  DKPP Sumenep dapat Penghargaan Kegiatan Sikomandan Jawa Timur

Rapat ini juga diisi dengan pemaparan hasil reses dari seluruh fraksi di DPRD, yang mencakup beragam keluhan dan kebutuhan masyarakat.

Mulai dari pembangunan jalan dan penguatan sektor pertanian, pembangunan fasilitas pelabuhan dan tanggul laut, peningkatan kualitas sarana pendidikan dan ibadah, hingga upaya mendorong perekonomian lokal.

“Kami berharap semua catatan ini bisa dipertimbangkan dengan serius dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Sumenep,” lanjut Zainal.

Baca Juga :  Drama Penurunan Penerima KIP UNIBA Madura, Masalah Internal atau Dampak Kasus?

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menekankan bahwa aspirasi dari masyarakat akan ditelaah berdasarkan kemampuan anggaran daerah.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi keuangan negara juga berlaku di tingkat daerah.

“Sekarang ini, kita dihadapkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memandatkan efisiensi dalam belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah,” jelasnya.***

Penulis : Miftahol Hendra Efendi

Editor : Nurus Solehen

Sumber Berita : Redaksi MaduraPost

Follow WhatsApp Channel madurapost.net untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUPS Bank Jatim 2025 Disebut Terkelam, Jaka Jatim Desak Gubernur Bongkar Dugaan Kredit Fiktif Rp569,4 Miliar
Jaka Jatim Desak KPK Tetapkan Tersangka dalam Dugaan Korupsi Hibah Gubernur
Gejolak Politik Desa di Sampang: 11 Operator Diberhentikan di Banyuates, Siskeudes Mandek, Warga Gedor Kantor DPMD
Kisruh Siskeudes di Sampang: 11 Desa Terblokir, Operator Dipecat Sepihak Tanpa Prosedur di Banyuates
Kekayaan Kepala Disporabudpar Sampang Naik Hampir Rp2 Miliar dalam Setahun, Tanpa Utang
Menanti Demokrasi Desa: Jeritan Warga Sampang di Tengah Penundaan Pilkades
Aksi Jilid II, BMM Pamekasan Pertanyakan Pengadaan Mobil Dinas dan Permintaan Jatah Proyek
Kisruh Pemindahan Kantor Desa Tebanah Sampang, Perangkat dan BPD Tolak Tekanan Mentor

Berita Terkait

Kamis, 22 Mei 2025 - 13:14 WIB

RUPS Bank Jatim 2025 Disebut Terkelam, Jaka Jatim Desak Gubernur Bongkar Dugaan Kredit Fiktif Rp569,4 Miliar

Selasa, 20 Mei 2025 - 12:54 WIB

Jaka Jatim Desak KPK Tetapkan Tersangka dalam Dugaan Korupsi Hibah Gubernur

Senin, 19 Mei 2025 - 20:09 WIB

Gejolak Politik Desa di Sampang: 11 Operator Diberhentikan di Banyuates, Siskeudes Mandek, Warga Gedor Kantor DPMD

Senin, 19 Mei 2025 - 18:31 WIB

Kisruh Siskeudes di Sampang: 11 Desa Terblokir, Operator Dipecat Sepihak Tanpa Prosedur di Banyuates

Jumat, 16 Mei 2025 - 10:44 WIB

Kekayaan Kepala Disporabudpar Sampang Naik Hampir Rp2 Miliar dalam Setahun, Tanpa Utang

Berita Terbaru