SUMENEP, MaduraPost – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Ahmad Juhairi mengatakan, bahwa keterlibatan TNI dalam urusan keamanan laut serta di kementerian yang berwenang di sektor kelautan dan perikanan sangat diperlukan.
Hal ini merespons masih maraknya praktik illegal fishing dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem laut.
“Penegakan hukum di perairan kita saat ini masih sangat lemah. Ini terlihat jelas di berbagai wilayah, terutama di kawasan kepulauan yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan tradisional,” kata Juhairi pada MaduraPost, Senin (17/3).
Menurutnya, salah satu daerah yang paling terdampak adalah wilayah kepulauan Sumenep, Jawa Timur. Di sana, masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang seperti potasium, bom ikan, serta cantrang atau pukat harimau.
Selain itu, nelayan lokal juga menghadapi persaingan dari nelayan luar daerah yang menggunakan kapal berukuran besar dengan alat tangkap yang dilarang.
Juhairi menilai, kehadiran unsur TNI dalam lembaga pemerintah yang menangani kelautan dan perikanan sangat diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum.
“TNI bisa berperan dalam memberantas penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut dan melindungi nelayan tradisional dari ancaman praktik perikanan yang tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan aktif aparat, diharapkan ekosistem laut tetap terjaga dan nelayan tradisional bisa menjalankan aktivitasnya dengan lebih aman serta berkelanjutan.***
