DPRD Minta Pemkot Surabaya Urus 49 SMP Bisa Lakukan PTM

  • Bagikan
PROFIL: Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. (Foto: reniastuti.com)

SURABAYA, MaduraPost – Sejak 20 Oktober 2021 lalu, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021, Surabaya masuk dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1. Beberapa sekolah ada yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM).

Namun, masih ada sebanyak 49 SMP Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Surabaya yang belum bisa melakukan PTM, hal ini disebabkan karena tidak lulus asesmen dan rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang belum keluar.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan Surabaya sudah masuk PPKM Level 1, tapi ternyata masih banyak sekolah yang belum bisa melakukan PTM.

“Surabaya sudah zona kuning sejak September lalu, jadi sangat disayangkan jika masih banyak SD/SMP yang belum lulus asesmen,” kata Reni, Rabu (24/11).

Reni memastikan, menurut laporan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta, sebanyak 49 SMP memang tidak bisa melakukan PTM, dan itu, kata dia, karena tidak lulus asesmen dan rekomendasi dari Satgas Covid-19 belum ada.

BACA JUGA :  Pondok Pesantren Ibnu Cholil Bangkalan Launching SMK Mini

Berikut 49 SMP yang tidak bisa menggelar PTM. SMP Institut Indonesia, SMP YPPI-3, SMP Kiai Hasyim, SMP Al-Jihad, SMP Nation Star Academy, SMPIT Al-Uswah, SMPK Santo Stanislaus, SMPK St. Agnes, SMP Hidayatul Ummah, SMP Kristen Filadelfia, SMP IPIEMS, SMP Dhaniswara, SMP Cita Hati Christian School, SMP Baiturrahman, SMP Islam Jiwa Nala, SMP Maryam, SMP Sekolah Alam Insan Mulia, SMP Dharma Wanita, SMP Kartika Nasional Plus, SMPK Santo Stanislaus 2, SMP Galuh Handayani.

Kemudian, ada SMP XIn Zhong, SMP Kristen Anak Bangsa, SMP Mandala, SMP Tenggilis Jaya, SMP Yapita, SMP Kristen Anak Panah, SMP Bunga Bangsa, SMP Kristen Intan Permata Hati, SMP Panglima Sudirman, SMP Dr. Soetomo, SMP Little Sun School, SMP Al-Amin, SMP Kristen Bethel Sulung 3, SMP Etika Dharma, SMP Noor Musholla, SMP Mardi Siwi, SMP Islam Baitul Amien, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya, SMP Al Islah, SMP Muhammadiyah 18, SMP Al-Wachid, SMP Wachid Hasjim 5, SMP PGRI 61, SMP Taruna Surabaya, SMP Diponegoro, SMP Iskam Raden Paku, SMP Mardi Putera dan SMP VITA.

BACA JUGA :  Siswa di Sumenep Kembali Masuk Sekolah, Ini Kurulum Barunya

Legislator asal PKS itu berharap, mengenai persoalan ini adalah kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan setempat untuk membantu sekolah tersebut.

“Kepala Dinas Pendidikan tolong fokus urus ini, kasihan anak-anak Surabaya yang ingin segera PTM jadi tidak terlayani,” imbuhnya.

Politisi perempuan berusia 49 tahun tersebut mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021, yang berbunyi bahwa pemerintah daerah wajib membantu satuan pendidikan memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu, dalam SKB 4 Menteri itu juga diatur mekanisme PTM yang dibagi menjadi 2, yakni PTM masa transisi dan PTM new normal.

Dalam masa transisi kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga dan lain-lain masih dilarang, sedangkan dalam kebiasaan baru sudah boleh melaksanakan dengan catatan bisa menerapkan prokes. Penjual jajanan di sekolah juga boleh dibuka, termasuk kantin sekolah.

BACA JUGA :  Menanggapi Laporan Warga, Rombongan Komisi C DPRD Surabaya Lakukan Sidak di PT Taman Timur Regency

“Dinas Pendidikan agar segera mengklasifikasi sekolah ke dalam 2 prosedur PTM ini. Saya minta SKB 4 Menteri ini diperhatikan dan segera tindak lanjut, fokus siapkan PTM yang sehat sekaligus PJJ yang inovatif. Dengan demikian, semua siswa terlayani dengan baik dan aman,” ujar dia.

Ia mendukung Dinas Pendidikan bisa menambah jumlah kesiapan sekolah untuk PTM, agar ketidakseimbangan pendidikan di Surabaya tidak terjadi.

“Sekali lagi, tolong sekolah yang dinilai dinas belum layak PTM agar dibantu, hadir dan bantu sekolah yang masih kesulitan, penuhi sarana prasarana dan kendala lainnya, agar semua siswa terlayani,” ucapnya.
​​​​​​​
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan boleh atau tidaknya melakukan PTM bukan karena dilarang oleh Pemkot, tetapi Pemkot ingin memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen serta mendapat persetujuan dari wali murid terlebih dahulu.

Ketika sekolah sudah melakukan asesmen, sambungnya, sekolah diperkenankan untuk simulasi PTM dulu, jika berhasil bisa lanjut melaksanakan PTM.

  • Bagikan