DPMD Sumenep Ingatkan Kades Jangan Main Main Dengan Penggunaan DD di Masa Pandemi

  • Bagikan
LUGAS : Ketua DPMD Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli. (Istimewa)

SUMENEP, MaduraPost – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta seluruh Pemerintahan Desa (Pemdes) lebih maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli mengatakan, Pemdes tidak boleh beralasan tidak punya anggaran dalam menangani pandemi Covid-19. Desa bisa membiayainya menggunakan Dana Desa (DD).

Apalagi, beberapa waktu terakhir, masyarakat Sumenep yang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 masih cenderung meningkat.

“Jadi tidak ada alasan apapun desa tidak memiliki anggaran dalam hal penanganan Covid-19. Cukup mengubah Perdesnya. Apalagi ini darurat. Pakai DD,” ungkapnya, Selasa (13/7).

BACA JUGA :  Puncak Perayaan HPN ke-74 di Bangkalan, SGB Saksi Sinergitas Pemerintah dan Pers

Pihaknya juga meminta kepada seluruh Pemdes agar tatanan PPKM Mikro yang sebelumnya telah berjalan lebih ditingkatkan lagi.

“Posko yang sudah tersedia itu lebih diaktifkan fungsinya. PPKM Mikro yang sudah berjalan sebelumnya itu sejalan dengan PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung saat ini,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep ini.

Selain itu, pihak berharap agar Pemdes juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya lebih disiplin menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes), seperti memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

BACA JUGA :  DPRD Sumenep Minta PT Sumekar Line Dimiliki Utuh Pemkab

“Termasuk, lebih pro aktif mengedukasi masyarakat agar tidak takut divaksin, dan menangkal segala bentuk kabar bohong (hoaks) mengenai vaksin Covid-19,” jelasnya.

“Pemdes harus bisa menyukseskan vaksinasi. Jika ada yang bilang bahwa divaksin bisa menyebabkan sakit bahkan mati, itu diluruskan. Jangan dibiarkan terus berkembang misinformasi seperti itu. Karena pada dasarnya, vaksinasi itu merupakan upaya agar kita semua bisa segera terbebas dari pandemi ini,” tambahnya.

BACA JUGA :  Jalan Penghubung Kecamatan Omben - Karang Penang Ambruk, Warga Minta Bapak Pembangunan Sampang Turun Tangan

Pihaknya pun mendorong kepada Pemdes agar segera mengambil langkah-langkah konkret mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, supaya di tengah penerapan PPKM Darurat ini, masyarakat merasa terbantu utamanya dalam kebutuhan pokoknya.

“Kita sadari, ekonomi warga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Pemerintah telah berikhtiar dengan segala upaya agar semua masyarakat bisa sehat, dan keadaan kita bisa normal kembali,” tukasnya.

Untuk diketahui, saat ini tengah berlangsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Covid-19 di wilayah Jawa-Bali hingga 20 Juli mendatang.

  • Bagikan