DPD KNPI Bersuara “Sumenep Kaya Dengan Migas Tapi Tetap Miskin”

  • Bagikan
PROFIL : Syaiful Harir, Ketua DPD KNPI Sumenep. (Istimewa)

SUMENEP, MaduraPost – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesa (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, lagi-lagi soroti kekayaan migas di Kota Keris.

Pasalnya, hingga saat ini DPD KNPI Sumenep menilai kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan rakyat itu sering dilaksanakan SKK Migas bersama KKKS seolah terkesan formalitas yang menyebabkan gugurnya kewajiban.

“Selebihnya tak ada dampak apa-apa. Makanya ketika Sumenep disebut miskin , publik tidak percaya. Karena Sumenep lumbung migas,” kata Syaiful Harir, Ketua DPD KNPI Sumenep, saat bincang-bincang santai dengan pewarta, Kamis (11/11).

Pria yang akrab disapa Ayink ini menegaskan, kekayaan alam Sumenep hanya dieksplorasi, yang dampaknya tak pernah terlihat.

Menurutnya, adanya migas yang mencapai hingga PI 10 persen itu harusnya betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Sumenep kan kaya migas, potensi sumber daya alam ini dikelola sekitar 7 kontraktor. Namun ironisya, Sumenep miskin di lumbung migas. Tidak masuk akal jika Kabupaten Sumenep tercatat sebagai Kabupaten tersmiskin kedua di Jawa Timur,” jelas Mantan Ketua PC IPNU Sumenep ini.

Hari ini, Ayink menyebut, bahwa Kabupaten ujung Timur Pulau Madura miskin di lumbung migas. Lagi-lagi dia bertanya, Sumenep bisa apa ?

Sebab itu, pihaknya sangat berharap, agar daerah penghasil DBH dan PI itu dapat membantu menekan angka kemiskinan di Sumenep.

“Karena akan sangat menggembirakan manakala digunakan untuk membangun ratusan ribu ruang kelas. Akhirnya tak ada lagi cerita miris tentang gubuk reyot yang digunakan sebagai kelas pembelajaran di seluruh pelosok desa di Sumenep,” ujarnya.

BACA JUGA :  Bioskop Cinema Mall Pamekasan Segera di Launching, Pro Kontra Mulai Muncul

Disamping itu, lanjutnya, tak ada lagi anak putus sekolah bila dana tersebut dialokasikan bagi beasiswa pendidikan.

“Anak-anak akan gembira ketika mereka belajar di kelas dengan fasilitas modern,” tegasnya.

Ayink menuturkan, dana segar DBH dan CRS migas, harusnya dapat dikelola dengan benar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Dimana, hal ini yang mampu mendorong ketersediaan layanan kesehatan yang maksimal bagi rakyat. Sehingga dana tersebut bisa bermanfaat untuk membangun rumah sakit, puluhan ribu Puskesmas, Posyandu, hingga pelayanan kesehatan yang lain.

“Jika itu dilakukan, rakyat miskin yang rata-rata ada di pelosok akan bahagia menikmati kemudahan akses layanan kesehatan tersebut. Selama ini, terobosan itu belum terlihat,” paparnya.

Senada dengan hal itu, Ayink juga menyoal dana yang bisa digunakan untuk pemberdayaan petani dan nelayan guna merealisasikan cita-cita kedaulatan pangan. Hasilnya, jutaan ton pupuk bisa diberikan secara cuma-cuma kepada para petani.

“Para nelayan juga akan menyambutnya dengan hangat jika perahunya dibuat dengan dana itu,” usul mantan aktivis PMII ini.

Lain halnya jika uang tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur desa, puluhan ribu desa bisa menikmatinya. Warga desa tentu akan menikmati penerangan listrik.

“Dampaknya, kantong-kantong kemiskinan yang biasanya ada di pelosok-pelosok desa akan berkurang drastis. Sumenep pun akan keluar dari masalah kemiskinan. Dan sudah saatnya itu semua dilakukan. Namun, itu semua hanya ilusi jika cara-cara lama tetap digunakan,” ucapnya.

BACA JUGA :  18 Kasus Covid-19 di Sumenep, 1 Orang Meninggal Berstatus PDP, 1 Orang Lagi Dirawat di RSI Kalianget

Ke depan, KNPI Sumenep akan terus mengawal tentang aspirasi para aktivis dan mahasiswa yang beberapa hari ini lantang bersuara tentang kemiskinan.

“Kami mengapresiasi aspirasi mereka. Dan sebentar lagi kami akan fasilitasi mereka dalam satu forum,” ujar warga asli Kecamatan Bluto ini.

Lain lagi jika ada Kantor Bersama KKKS di Sumenep. Selain menyoal tentang anggaran, menurut Ayink, masyarakat Sumenep perlu tahu soal informasi kemigasan, baik lifting migas, DBH, PI hingga program yang direalisasikan oleh kontraktor migas.

“Minimal sebagai pusat informasi soal kemigasan. Baik soal lifting, DBH hingga realisasi PI sebagai wujud tanggang jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Jangan salahkan para aktivis jika punya penilaian minor tentang migas, karena akses informasi kemigasan terbatas,” tuding Ayink.

Dia meminta, agar kantor bersama KKKS di Sumenep itu benar-benar ada. Sehingga realisasi program yang dilaksanakan KKKS dapat dimonitor oleh semua pihak.

Terpisah, Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi menyampaikan, jika kantor bersama KKKS di Sumenep dalam tahap persiapan. Menurutnya, pengelolaannya telah diserahkan ke salah satu BUMD.

“Sekarang kantornya sedang disiapkan BUMD, mudah-mudahan pertengahan November selesai,” ungkapnya saat dikonfirmasi sejumlah media melalui via WhatsAppnya.

Anehnya, ketika ditanya soal kantor KKKS itu juga sebagai pusat informasi soal kemigasan, pria yang lahir di Sumenep ini malah membalas dengan emoji jempol.

BACA JUGA :  Puluhan Tahun Rusak, Warga Pantura Pamekasan Lakukan Perbaikan Jalan Dengan Cara Swadaya

Saat pewarta menanyakan soal transparansi lifting, DBH maupun PI, Nurwahidi lagi-lagi tak merespons. Alih-alih berpendapat, pihaknya memilih tak bersuara.

TEROBOSAN BARU, TAK HANYA GUGUR KEWAJIBAN

Ayink menegaskan, pemerintah belum memiliki terobosan-terobosan baru dalam pengentasan kemiskinan. Faktanya, angka kemiskinan di Sumenep tiap tahun selalu naik.

Tercatat, pada tahun 2018, jumlah orang miskin di Sumenep mencapai 218.160 atau 21,18%. Sementara dalam kurun waktu tahun 2019-2020 mencapai mencapai 220.230 jiwa atau 22%.

Ada beberapa faktor angka kemiskinan tiap tahun selalu naik. Salah satunya, program dan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan terkesan formalistas.

“Programnya jalan, cuma tak berdampak apa-apa, hanya gugur kewajiban,” paparnya.

Kemudian, soal ketersediaan data. Menurutnya, data lokasi di mana orang miskin di Sumenep tinggal amburadul alias tidak bisa ditentukan dimana ia berada. Dengan begitu, tak ada lagi istilah ada bantuan kemiskinan yang salah sasaran.

“Di mana mereka sebenarnya berada. Itu kadang sulit diidentifikasi. Selama ini kita hanya berpedoman sama data BPS. Seharusnya Pemkab punya tim khusus untuk mengidentifikasi di mana tepatnya orang miskin itu berada. Bukan bekerja di bawah meja,” terangnya.

“Selama ini ketika ada bantuan selalu ramai di bawah. Kenapa? karena datanya tak valid. Jangan heran jika orang kaya juga menikmati bantuan itu. Buktinya, seperti penyaluran BST dll. Dan kita tidak mau, hanya karena ingin dapat program data kemiskinan dimanipulasi,” timpalnya.

  • Bagikan