SAMPANG, MaduraPost – Penasehat Organisasi Masyarakat (Ormas) Pro Jokowi (Projo) Sampang ikut mengomentari terkait penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) hingga tahun 2025 di Kabupaten Sampang.
Penundaan Pilkades serentak tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor 188. 45/272/KEP/434.013/2021, tentang Pemilihan Kepala Desa di Sampang secara serentak.
Jalaluddin Al Aziz selaku penasehat Ormas Projo Kabupaten Sampang sangat setuju dengan penundaan tersebut. Menurut Aziz meningkatnya penyebaran virus corona di Kabupaten Sampang menjadi salah satu dasar Bupati Sampang untuk tidak melaksanakan Pilkades tahun ini.
“Kita tidak bisa pungkiri wabah virus corona di Sampang meningkat, mungkin itu yang menjadi alasan utama Bupati Sampang menunda Pilkades tahun ini, karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” ucapnya. Sabtu (31/07/2021).
Pihaknya berpendapat, pelaksanaan Pilkades tahun 2025 sama sekali tidak menciderai demokrasi. Hal tersebut menurut Aziz justru memperbaiki tatanan demokrasi di Kabupaten Sampang.
“Jika dilaksanakan secara serentak pada tahun 2025, menurut sata akan mengurangi unsur perjudian. Karena tokoh-tokoh yang memiliki peranan di Kabupaten Sampang (tidak bisa saya sebutkan satu persatu), sibuk dengan Desanya sendiri,” jelasnya.
Mantan Aktivis 98 tersebut juga mencontohkan Kabupaten Bangkalan yang beberapa bulan yang lalu sukses menggelar Pilkades serentak. Dalam gelaran Pilkades di Bangkalan menurut kajiannya sukses menurunkan angka perjudian karena dilakukan serentak.
“Meskipun ada beberapa desa yang tidak ikut Pilkades di Bangkalan, angka perjudian disana sangat minim,” ungkapnya.
“Maka sekali lagi saya tegaskan jika 180 Desa di Sampang akan digelar Pilkades secara serentak tahun 2025. Maka kita harus mendukung keputusan Bupati Sampang tersebut. Karena sudah jelas akan mengurangi unsur perjudian,” ungkapnya.
