SUMENEP, MaduraPost – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, Madura, Jawa Timur, akhirnya melangsungkan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa. Kamis, 14 November 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel C1. Dalam sambutannya, Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan KB, Ida Winarni menyampaikan, pesan dari Plt Bupati Sumenep, Dewi Khalifah.
Diharapkan, agar upaya menurunkan angka stunting dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di setiap tingkatan, mulai dari kabupaten hingga kecamatan dan desa.
“Upaya yang telah dilakukan oleh TPPS Kabupaten Sumenep sebelumnya diharapkan dapat diteruskan oleh TPPS di tingkat kecamatan dan desa,” ungkapnya, Kamis (15/11).
Menurutnya, hasil Monitoring dan Evaluasi menunjukkan bahwa target penurunan angka stunting di Sumenep pada 2024 diharapkan dapat mencapai 14%, setelah sebelumnya pada 2023 berada di angka 16,7%. Artinya, target ini hanya perlu menurunkan 2,7% lagi.
“Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi melalui keseriusan seluruh pihak, terutama para pengambil keputusan, agar benar-benar berkomitmen dalam menurunkan angka stunting,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya upaya ini untuk masa depan generasi yang lebih baik, karena stunting tak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak tetapi juga perkembangan kognitif, sosial, dan ekonomi mereka di masa depan.
Penurunan angka stunting menjadi fokus dari tingkat nasional hingga ke desa. Pemerintah berharap penggunaan dana yang dialokasikan untuk program ini dapat tepat sasaran, dan data stunting yang dilaporkan harus akurat serta mencerminkan kondisi di lapangan.
“Penting agar fasilitas lintas sektor diperbaiki dan kegiatan pelatihan rutin diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya ini. Menurutnya, keluarga memiliki peran krusial dalam memberikan asupan gizi yang seimbang serta pola pengasuhan yang baik.
“Dukungan dari berbagai elemen, termasuk akademisi, media, dan sektor swasta, juga sangat diperlukan untuk bersama-sama terlibat dalam upaya penurunan stunting mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya,” ujarnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, dan organisasi kemasyarakatan.
Hadir pula narasumber seperti Dra. Wahasah, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Nurul Hasanah, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.***
