PAMEKASAN, MaduraPost – Sejumlah mahasiswa dari Aliansi gabungan BEM Fakultas Universitas Madura Pamekasan melakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Pamekasan. Senin (12/04/2022).
Aksi damai yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa Aliansi BEM fakultas Unira berjalan secara aman dan kondusif. Beberapa tuntutan mahasiswa yang menjadi isu nasional hari ini tersampaikan dengan baik.
Ratusan Mahasiswa yang menggelar Aksi di depan DPRD disambut hangat ketua DPRD Pamekasan, Fathorrahman.
“Selain anggota DPRD, Kami juga sebagai masyarakat yang juga merasakan apa yang saudara saudara rasakan,” Kata Fathor dihadapan peserta aksi.
Fathor menerima semua aspirasi dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah.
“Kami berjanji, semua aspirasi dari sahabat sahabat mahasiswa akan kami tampung dan kami sampaikan kepada DPR RI dan pemerintah,” lanjut Fathor.
Menanggapi respon positif Ketua DPRD Pamekasan, Habi selaku korlpa aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Tehnik Unira. Habi mengatakan bahwa aspirasi tersebut bisa disampaikan DPRD Pamekasan minimal dalam kurun waktu selama 3 kali 24 Jam.
“Alhamdulillah aksi damai hari ini berjalan kondusif, dan berharap apa yang menjadi tuntutan kami tidak hanya selesai disini saja. Semoga segera disampaikan ke tingkat DPR Pusat,” Kata Habi, ketua BEM Fakultas Tehnik Unira.
“Dan kami juga meminta ke DPRD Pamekasan, setidaknya dalam waktu 3 kali 24 Jam ada kabar terkait kelanjutan aspirasi kami,” Sambungnya, saat dihubungi melalui via WhatsApp.
Terpisah, Mahrus ketua BEM Fakultas Ekonomi Unira mengatakan, bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya akan terus mengikuti perkembangan informasi dari tuntutan yang mereka sampaikan
“Kami akan mengikuti perkembangan, dan tentunya akan terus melakukan musyawarah untuk kelanjutan aspirasi ini,” Ucap Mahrus.
Perlu diketahui, ada 4 tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa dari gabungan aliansi BEM Fakultas Universitas Madura, yaitu :
1. Tolak kenaikan harga BBM.
2. Usut mafia minyak goreng.
3. Tolak wacana penundaan pemilu dan 3 periode Jokowi.
4. Tolak kenaikan PPN 11%.
