SAMPANG, MaduraPost – Di bawah terik matahari dan debu yang beterbangan, puluhan warga Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, bahu-membahu mencampur semen, mengangkat batu, dan mengarahkan truk pengangkut ready mix. Mereka bukan kontraktor atau pekerja proyek pemerintah. Mereka adalah warga biasa, petani, tukang, pengusaha kecil yang sudah lelah menunggu.
Setelah bertahun-tahun menanti janji manis pembangunan jalan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, masyarakat akhirnya memutuskan mengambil alih tanggung jawab itu sendiri.
“Kalau nunggu dana dari APBD, bisa jadi anak cucu kita belum tentu bisa merasakan jalan bagus,” ujar salah satu warga sambil menyeka keringat.
“Dari dulu cuma janji terus. Jalan Kedungdung-Bringkoning hanya jadi bahan kampanye,” lanjutnya dengan nada geram.
Jalan yang mereka bangun adalah akses poros kabupaten sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Banyuates dengan Kecamatan Kedungdung. Seharusnya, pembangunan infrastruktur ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, kenyataannya, pembangunan hanya dilakukan sebagian—sekitar 5 kilometer saja di Desa Tlagah dan Desa Lar Lar. Sisanya terbengkalai.
Tak ingin terus terjebak dalam lumpur janji politik, masyarakat pun bergerak. Dengan gotong royong dan semangat swadaya, mereka mulai memperbaiki jalan secara mandiri sejak beberapa bulan lalu. Tak ada dana dari pemerintah. Semuanya berasal dari kantong pribadi, sumbangan pengguna jalan, dan solidaritas warga.
Menurut Samarto, bendahara proyek swadaya ini, hingga pertengahan Mei 2025, dana yang sudah terkumpul mencapai Rp 400 juta, dan diperkirakan masih akan bertambah hingga Rp 600 juta untuk menuntaskan seluruh jalur.
“Kami pakai sistem cor pakai ready mix, batu, dan besi agar jalan awet. Ini bukan proyek tambal sulam asal-asalan seperti yang biasa dilakukan pemerintah,” katanya, menyindir tajam kualitas proyek-proyek sebelumnya.
Posko bantuan juga didirikan di sisi jalan. Para pengendara yang melintas dengan sukarela memberikan donasi, mulai dari Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu per orang setiap harinya. Dari sini, terlihat semangat kolektif warga yang jauh lebih nyata ketimbang janji para pejabat.
Salah satu pengendara, Anam, yang kerap melintasi jalur tersebut, mengaku kecewa terhadap Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, yang pernah menjadikan proyek jalan Kedungdung-Bringkoning sebagai janji politiknya. Hingga kini, janji itu belum terealisasi sepenuhnya.
“Katanya mau dituntaskan, tapi kenyataannya tidak tuntas-tuntas. Ini bukan sekadar jalan, ini simbol kegagalan pemerintah daerah menepati janji,” ujarnya.
Kisah perjuangan warga Tlagah bukan hanya tentang infrastruktur. Ini adalah cerita tentang ketahanan, tentang harapan yang tak lagi bergantung pada birokrasi lamban dan politik yang mencla-mencle. Ketika janji tinggal janji, rakyat mengambil peran. Dengan tangan mereka sendiri, mereka membangun harapan yang nyata.
Kini, setiap meter jalan yang dicor menjadi bukti keteguhan hati dan kekecewaan yang mendalam. Jalan itu bukan sekadar akses antar kecamatan—ia adalah monumen diam dari perjuangan masyarakat yang tak ingin lagi dibohongi.
