Dapat Alokasi Anggaran DBHCHT, Dinkes Sumenep Fokuskan Untuk Pelayanan Masyarakat Tidak Mampu

  • Bagikan
LUGAS : Kepala Dinkes Sumenep, Agus Mulyono. (Istimewa)

SUMENEP, MaduraPost – Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 yang dialokasikan sebesar Rp 27,7 miliar ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dikhususkan untuk pembiayaan kesehatan warga tidak mampu.

Kepala Dinkes Sumenep, Agus Mulyono mengungkapkan, anggaran puluhan miliar itu sebagian akan dialokasikan untuk pembiayaan kesehatan warga tidak mampu termasuk warga yang berstatus Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

BACA JUGA :  RS Nindita Sampang Diduga Abaikan Keselamatan Pasien dan Melakukan Pungli Pasien BPJS

“PBID itu ialah warga miskin yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang iuarannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten,” ungkapnya, Rabu (6/10).

Dia menjelaskan, adanya bantuan itu diharapkan mampu disalurkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara gratis di tempat-tempat pelayanan kesehatan. Baik di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maupun rumah sakit sebagai tempat pelayanan rujukan termasuk di luar Kabupaten Sumenep.

BACA JUGA :  Informasi dari DPW, Rekomendasi PKB Jatuh ke Fattah Jasin di Pilkada Sumenep 2020

“Termasuk di beberapa rumah sakit di luar daerah, seperti di Pamekasan dan Surabaya, yang telah bekerjasama dengan Pemkab Sumenep,” jelasnya.

Data terupdate saat ini, sejumlah warga yang berstatus tidak mampu di Kabupaten Sumenep terdaftar sebagai PBID. Jumlahnya, ada sekitar 57 ribu warga lebih yang berstatus PBID.

“Saya kira itu merupakan bentuk perhatian luar biasa dari Pemkab Sumenep dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin,” tuturnya.

BACA JUGA :  Dispertahortbun Sumenep Anjurkan Petani Bergabung ke Poktan, Ini Alasannya

Dengan adanya fasilitas tersebut, pihaknya berharap bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik, tentu sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

“Silahkan gunakan layanan kesehatan sesuai kebutuhannya. Karena Pemkab sudah membayar iurannya kepada BPJS,” tandasnya.

  • Bagikan