BANGKALAN, MaduraPost – Puluhan masyarakat dan BPI KPNPA RI melakukan aksi demo di depan kantor perizinan kabupaten Bangkalan akibat dugaan maraknya pungli di dinas tersebut.
Menurut Korlap Aksi
Abdurrahman Tohir bahwa maraknya pungutan liar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan sungguh massif dan sistemik, indikasi
itu menjadi perhatian bersama, khususnya Lembaga Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bangkalan.
Lanjut pria itu, aparat penegak hukum dalam konteks ini adalah kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia harus aktif melakukan kontrol terhadap dinas yang dicurigai banyak orang sebagai lumbung pungutan liar di kabupaten berjargon kota Dzikir dan Shalawat.
“Apabila hal ini dibiarkan begitu saja akan mencoreng nama baik Kabupaten Bangkalan. Investasi di Kabupaten Bangkalan menjadi tersendat karena indikasi dan bobroknya tata kelola pemerintahan di DPMPTSP Bangkalan,” ujarnya Rabu (07/05/2021).
Sebagaimana diketahui juga Bupati Bangkalan RKH. Abdul Latif Amin Imron sudah menyatakan akan menindak tegas kepada siapapun yang menghambat investasi. Tidak kurang dari satu tahun M. Ainul Ghufron dilantik menjadi kepala dinas, DPMPTSP Kabupaten Bangkalan, menurut pria yang berkulit sawo matang itu, kini dinas tersebut menjelma sebagai instansi yang keruh penuh noda.
“Indikasi praktik suap dan premanisme tumbuh subur bak jamur di musim penghujan,” imbuhnya.
Abdurrahman Tohir juga menyampaikan pernyataan M. Ainul Ghufron “Lanjutkan saja demonya, nanti saya pakai demo tandingan. Preman-preman akan saya kerahkan di lapangan. Kita adu kuat”.
“Begitu statement M. Ainul Ghufron yang disampaikan kepada khalayak umum,” ungkapnya.
Bahkan beberapa kali sekretariat BPI KPNPA RI didatangi preman
bayaran yang mengaku suruhan kadis perizinan itu. Kedatangan preman kali pertama ke Kantor BPI KPNPA RI Kabupaten Bangkalan pada Senin tanggal 29 Maret 2021 dan terus berlanjut sampai Sabtu malam, 03 April 2021 (bukti;
berupa rekaman pembicaraan yang mengaku utusan M. Ainul Ghufron. Serta saksi-saksi di Kantor BPI KPNPA RI Kabupaten Bangkalan).
“Oleh karenanya, Bupati RKH. Latif Amin Imron sudah waktunya mencopot M. Ainul Ghufron sebagai kepala DPMPTSP Kabupaten Bangkalan. Dan dinas itu membutuhkan nahkoda yang visioner, energik dan bersih dari praktik-praktik tidak terpuji seperti pungutan liar, korupsi dan premanisme,” tutupnya.
Sementara itu, Saat Erik sekertaris DPMPTSP Kabupaten Bangkalan mengungkapkan bahwa kepala dinas sedang ada di luar. Sehingga tidak bisa menemui aksi masa saat ini.
“Bapak masih ada di luar, nanti kita sampaikan semua keluhan,” singkatnya saat menemui aksi massa di depan DPMPTSP Kabupaten Bangkalan.
Menanggapi terkait premanisme terhadap BPI KPNPA RI Kabupaten Bangkalan, pihaknya tidak membiarkan bahkan menyanggah tuduhan yang ditujukan terhadapnya.
“Kami tidak pernah mengirim dan tidak tau kalau ada pengiriman preman terhadap teman-teman BPI,” pungkasnya.
