SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengambil langkah tegas dalam menangani pelanggaran serius yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Plt. Kepala BKPSDM Sumenep, Arif Firmanto mengungkapkan, bahwa berkas pemberhentian ASN yang terlibat dalam kasus pelanggaran terkait perlindungan anak telah diserahkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami sudah mengirimkan berkas pemberhentian ASN yang bersangkutan melalui aplikasi, sesuai dengan prosedur terbaru,” ujar Arif pada wartawan, Minggu (27/4).
Arif juga menegaskan, bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, proses pemberhentian ASN harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BKN.
Pemkab Sumenep tetap konsisten dalam menegakkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran berat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.
“Komitmen kami sangat jelas, yakni mendukung penuh penegakan hukum. Tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan pelanggaran serius,” tegas Arif.
Selain itu, Arif mengungkapkan, bahwa ASN berinisial Erwina yang telah terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sedang dipersiapkan untuk dikenakan sanksi administratif.
“Karena putusan sudah inkracht, ASN tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Saat ini, kami sedang mempersiapkan dokumen administratif untuk menetapkan sanksinya,” jelas Arif.
Pengiriman berkas pemberhentian ini mencerminkan komitmen Pemkab Sumenep dalam menjaga integritas ASN serta melindungi hak-hak anak, baik di sektor pemerintahan maupun pendidikan.***
