PAMEKASAN, MaduraPost – Sejumlah massa yang tergabung dalam Mabes Non Govermance Organazation (N.G.O) Pamekasan bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (7/9/2021).
Aksi demonstrasi tersebut menuntut agar PDAM Pamekasan itu bubar, menuntut agar Kepala PDAM Pamekasan dan pegawainya yang tidak produktif dipecat serta diganti serta menuntut agar air PDAM untuk orang miskin digratiskan.
Dalam orasinya, Zainal Seninggih selaku salah satu Korlap aksi menyampaikan, bahwa PDAM merupakan perusahaan yang dibiayai oleh Pemerintah dengan harapan agar dapat memberikan kenyamanan pada masyarakat khususnya terhadap para pelanggannya.
“Sementara, pada idealnya dalam proses akad dan kesepakatan pihak PDAM dengan pelanggan tentu ada istilah nota kesepakatan dan kesepahaman yang diatur dalam aturan yang mengikat agar tidak ada yang dirugikan,” pungkasnya.
Namun kata Zainal Seninggih, belakang ini banyak keluhan dari para pelanggannya (PDAM Pamekasan, red) terus bertambah lantaran kondisi air yang tidak lancar, tarif biaya perkubiknya semakin mahal, pemasangan galian
pipa juga dikeluhkan dan kilometer airnya banyak yang rusak.
“Pengusaha kuliner di masa lockdown saja tarif biaya PDAM mahal meskipun airnya tidak digunakan ditambah ada orang meninggal mau dimandikan tidak cukup air karena airnya tidak hidup atau macet, tapi tarifnya tetap saja mahal,” teriaknya didepan Kepala PDAM Pamekasan saat menemui massa aksi.
Kemudian Juma’i yang juga merupakan Korlap Aksi mengatakan dan mempertanyakan, kenapa dalam pemberitaan pihak PDAM menyatakan di tahun sebelumnya mengalami rugi. Padahal tegas dia, PDAM itu sudah dibiayai oleh APBD dan sudah
punya pelanggan tetap.
“Anehnya, rekrutmen pegawai PDAM terus bertambah tapi pelayanan kepada para pelanggan tidak maksimal dan akhirnya masyarakat mengeluh,” teriaknya.
Kemudian, Juma’i kepada Kepala PDAM Pamekasan Agus yang langsung menemuinya (peserta aksi, red) mempertanyakan subsidi dari APBN, CSR PDAM serta mempertanyakan bagaimana pihak PDAM dalam menghitung atau menentukan tarif dari setiap pelanggan sementara meter air banyak yang rusak.
“Bagaimana Bupati Pamekasan masih mempertahankan pimpinan PDAM Pamekasan yang sekarang sudah dianggap pensiun dan masih diangkat atau menjabat sebagai Plt di PDAM, sementara kinerjanya (pihak PDAM Pamekasan, red) kurang baik dan tidak produktif, ada apa ini?,” Tanyanya.
Sementara itu, Kepala PDAM Pamekasan H. Agus saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, kalau apa yang dilakukan oleh pengunjuk rasa itu merupakan bagian dari demokrasi dan dirinya berjanji akan memperbaiki apa yang menjadi tuntutan massa aksi.
“Terus oknum yang bertindak seperti apa yang dituntut oleh teman-teman itu sebelumnya sudah saya skorsing, dan saya sudah tegaskan jangan main-main dengan pelanggan,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan kalau oknum penagih uang PDAM yang kata pendemo uang hasil tagihannya atau rekeningnya beberapa bulan tidak disetorkan ke PDAM itu, jauh-jauh hari sebut dia sudah diskorsing.
“Kejadian itu memang betul terjadi mas, cuma orangnya sudah saya skorsing sebelum pedemo kesini minta hal itu diskorsing. Makanya saya berani ngomong lantang seperti itu kepada teman-teman pendemo tadi,” tuturnya.
Terus perihal dugaan pungli sebesar Rp 200.000,00 yang diduga dilakukan oleh pihak PDAM saat pengiriman melalui tangki. Ia menegaskan kalau seperti hal yang disampaikan teman-teman tersebut tidak benar.
“Itu tidak benar mas, dan tangki air yang turun ke jalan dari Kabupaten itu banyak mas. Itu bahaya mas kalau seperti itu, kami sangat tidak berani. Sekali lagi saya tegaskan itu tidak benar,” tegasnya.
