SAMPANG, MaduraPost – Penyaluran bantuan pangan beras Bulog di Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, memunculkan dugaan penyimpangan serius. Bantuan yang seharusnya diterima utuh oleh keluarga penerima manfaat (KPM) hanya sampai setengahnya, sementara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di lokasi terkesan menutup mata.
Data yang diperoleh MaduraPost menyebutkan, pembagian bantuan dilakukan pada Rabu (29/07/2025). Sesuai ketentuan, setiap KPM berhak menerima dua karung beras masing-masing 10 kilogram. Namun, warga menyebut hanya satu karung yang dibawa pulang.
“Waktu difoto saya pegang dua karung atau 20 kilo. Tapi pulangnya cuma dikasih satu karung isi 10 kilo,” kata seorang warga, Jumat (01/08/2025).
Pendamping PKH, Slamet, yang hadir di tengah proses penyaluran, mengklaim perannya hanya sebatas memantau. “Pendamping hanya monitor, Mas. Kalau masalah kebijakan itu dari desa,” ujarnya singkat melalui pesan singkat, lalu mengarahkan wartawan menghubungi Penjabat (Pj) Kepala Desa Sokobanah Daya.
Namun, saat ditanya apakah ia mengetahui adanya pengurangan jatah beras, Slamet memilih bungkam. Padahal, sesuai fungsi, pendamping PKH menjadi penghubung penting antara penerima bantuan dan pemerintah, sekaligus pengawas lapangan agar distribusi sesuai ketentuan. Sikap diam ini menimbulkan tanda tanya besar—apakah ia tidak tahu, atau memilih tidak bicara?
Pj Kepala Desa Sokobanah Daya, Munasib, juga menghindar dari penjelasan tegas. “Coba koordinasi ke Mentor Boss,” katanya singkat. Ia mengaku hadir saat kegiatan pembagian, tetapi baru tiba siang karena masih mengajar.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah desa dan Dinas Sosial Kabupaten Sampang belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, warga mendesak Dinas Sosial dan Inspektorat segera mengusut tuntas dugaan pemotongan bantuan ini, termasuk peran pihak yang seharusnya mengawasi di lapangan.
