PAMEKASAN – Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) kembali gelar demo soal pengadaan pembelian mobil anggaran 5 Milyar dan dugaan permintaan pekerjaan proyek di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pamekasan.
Penyampaian tersebut disampaikan massa aksi BMM saat demo di depan kantor Bupati Pamekasan. Rabu 14 Mei 2025.
Suja’i korlap aksi menyanpaikan kedatangan dirinya dalam aksi demi menyuarakan berbagai persoalan krusial soal kebijakan kepemimpinan Bupati KH. Kholilurrahman hingga dugaan penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Selanjutnya, ia menyampaikan belum genap 100 hari masa pemerintahan Bupati Pamekasan saat ini sudah diterpa berbagai isu dan kebijakan yang tidak sedap mengenai jalannya pemerintahan ke depan. Mulai dari mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang menghabiskan anggaran 5 Milyar rupiah di tengah penghematan/efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden RI, sampai pada dugaan adanya tim relawan dan tim transisi dengan mengatasnamakan kepentingan Bupati Pamekasan yang keluar masuk dan menekan beberapa OPD untuk mendapatkan paket proyek pekerjaan.
“Demi untuk memenuhi gengsi dan standart hidup mewah seorang Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Pemkab Pamekasan rela menggelontorkan APBD sebanyak 5 Milyar rupiah untuk pembelian 6 mobil dinas di tengah perintah efisiensi dan sulitnya ekonomi masyarakat. Kebijakan pembelian mobil dinas ini malah memunculkan spekulasi seolah ada jabatan yang harus diamankan, yaitu jabatan Sekda Pamekasan,”tegas Suja’i.
Mantan aktivis GMNI Pamekasan tersebut menyatakan kebijakan dan isu-isu tersebut telah memunculkan kekhawatiran yang luar biasa di tengah masyarakat mengenai jalannya roda pemerintahan lima tahun mendatang. Terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan di mana menurut isu yang berkembang belakangan ini APBD Kabupaten Pamekasan akan dimonopoli oleh beberapa orang dan golongan saja, yaitu tim transisi dan tim relawan.
“Dugaan adanya Tim Transisi itu dikoordinatori oleh oknum anggota DPRD Pamekasan berinisial H, RF. Serta orang yang berada di lingkaran pendopo dan merupakan orang kepercayaan bupati berinisial F yang keluar masuk OPD serta menekan beberapa Kepala Dinas untuk memastikan jatah paket proyek pekerjaan yang dikhususkan untuk Bupati,”tegas Suja’i.
Suja’i, menambahkan tim relawan ini dijalankan oleh orang-orang yang merupakan anggota dalam Badan Pemenangan Kholilurrahman (BPK) pada kontestasi Pilkada kemarinnya.
“Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah salah satu Tim Pemenangan Bupati, mereka menjanjikan 3 paket proyek pekerjaan kepada setiap koordinator kecamatan deri 13 kecamatan yang leading sektonya Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian,”tukasnya.
Jika keberadaan Tim Transisi dan Tim Relawan ini benar adanya, kata Suja’i maka organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pamekasan harus siap dihadapkan pada pilihan yang sulit, yaitu, Menerima setiap usulan paket proyek pekerjaan yang mengatas-namakan kepentingan bupati dengan komekuensi harus siap juga berurusan dengan hukum. Atau merelakan diri seandamya suatu hari jabatannya digeser dan digantikan orang lain.
“Sebagai bagian dari rakyat Pamekasan. Kami berhak mengawal dan mengawasi setiap kebijakan dan isu-isu yang muncul sampai tuntas,” Imbuhnya.
Ada lima tuntutan yang disampaikan massa aksi kepada Bupati Pamekasan diantaranya;
1. Memberikan klarifikasi secara terbuka dan seterang-terangnya kepada rakyat Pamekasan terkait kebijakan dan isu-isu yang mucul saat ini,
2. Setiap kebijakan harus selalu berdasar pada kepentingan rakyat Pamekasan. Jangan hanya sebatas pada kepentingan beberapa orang dan golongan,
3. Memberikan sikap dan tindakan tegas jika dugaan Tim Relawan dan Tim Transisi ini benar adanya. Karena telah berani mengatasnamakan Bupati Pamekasan,
4. Meminta kepada seluruh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) untuk turut serta mengawasi kebijakan anggaran yang dibuat Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Terutama tentang dugaan adanya Tim Transisi dan Tim Relawan yang akan merecoki dan memonopoli APBD Pamekasan,
5. Jangan sampai APBD Pamekasan menjadi bancakan sebagian orang dan golongan. Apalagi sampai digunakan untuk melunasi hutang dan tanggungan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan
