PAMEKASAN, MaduraPost – Ketua Forum Pemuda Pantura, Ahmad Humaidi, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Pasean, Pamekasan.
Ia mempertanyakan sikap sejumlah lembaga pendidikan penerima manfaat yang dinilai cenderung diam di tengah berbagai persoalan yang muncul.
Menurut Humaidi, berdasarkan pantauannya di lapangan, terdapat menu yang kandungan protein dan karbohidratnya diduga belum memenuhi standar gizi yang ideal.
Selain itu, ia juga menilai variasi menu yang diberikan cenderung monoton dan belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan usia penerima.
“Semua diam dan senyap. Apakah masyarakat memang pura-pura tidak tahu atau mungkin takut bersuara, sehingga memilih membiarkan?” kata mantan aktivis GMNI tersebut, Sabtu (28/2).
Ia menilai, dalam program yang menyangkut asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, pengawasan dan transparansi menjadi hal mutlak.
“Lalu kemana peran media dan aktivis LSM, yang sejatinya punya peran mengontrol,” ungkapnya.
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi, kata dia, tidak boleh hanya berhenti pada distribusi semata, tetapi juga harus memperhatikan mutu dan standar kandungan nutrisi.
Tak hanya soal menu, Humaidi juga menyinggung aspek tata kelola internal SPPG. Ia mengkritisi proses rekrutmen atau seleksi karyawan yang disebutnya terkesan formalitas.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi membuka ruang bagi pihak di luar struktur resmi dapur untuk mengambil peran dominan dalam pengelolaan.
“Kalau rekrutmennya hanya formalitas dan ada oknum di luar struktural yang mengatur semuanya, ini sangat rentan bermasalah,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan potensi terjadinya penyimpangan, mulai dari dugaan mark-up harga bahan baku hingga perbedaan kualitas antara spesifikasi dalam kontrak dengan barang yang dibeli di lapangan.
Termasuk kemungkinan penggantian bahan dengan kualitas lebih rendah tanpa standar yang jelas serta penggunaan pemasok yang tidak melalui proses seleksi transparan.
Humaidi mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di wilayah Pantura, khususnya di Kecamatan Pasean.
Ia juga mendorong lembaga pendidikan dan masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik konstruktif demi perbaikan program.
Program MBG, menurutnya, harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, mengingat program ini menyangkut dana publik dan kesehatan penerima manfaat.***
