SUMENEP, MaduraPost – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, menyoroti masih lebarnya jurang pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di daerahnya.
Ia menilai kondisi tersebut hingga kini belum tertangani secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Disparitas antara kepulauan dan daratan masih sangat terasa. Prinsip bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan negara belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kepulauan,” ujar Juhairi, Senin (9/2).
Politikus muda Partai NasDem itu menegaskan, kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan sangat beragam dan mendesak.
Ia menyebut persoalan infrastruktur jalan, keterbatasan transportasi antarpulau, hingga layanan kesehatan yang belum memadai sebagai contoh nyata ketertinggalan dibanding wilayah lain.
“Bukti bahwa kita merdeka itu belum sepenuhnya dirasakan di kepulauan. Mulai dari infrastruktur, transportasi, sampai layanan kesehatan masih sangat terbatas. Ini harus menjadi perhatian negara (pemerintah daerah, red),” ungkapnya.
Legislator dari daerah pemilihan VII tersebut juga menyoroti persoalan dasar lain, yakni ketersediaan listrik bagi warga kepulauan. Ia mencontohkan Pulau Masalembu yang hingga saat ini belum menikmati layanan listrik dari PT PLN (Persero).
“Pulau Masalembu sampai hari ini belum teraliri listrik dari PLN. Ini potret nyata ketimpangan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sejumlah pulau yang telah mendapatkan pasokan listrik PLN pun masih menghadapi masalah kualitas layanan yang tidak stabil.
Pemadaman listrik yang kerap terjadi, menurutnya, menghambat aktivitas harian masyarakat sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi lokal.
“Di pulau lain, meskipun sudah ada PLN, listrik sering padam. Ini sangat mengganggu keseharian masyarakat,” ujarnya.
Juhairi berharap persoalan kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan melalui jalur legislatif.
“Saya akan terus menyuarakan kepentingan masyarakat kepulauan secara konsisten melalui ruang-ruang yang tersedia di DPRD,” pungkasnya.***
