Dugaan Kongkalikong DLH Dengan Tambak Udang Ilegal di Sumenep

  • Bagikan

SUMENEP, MaduraPost – Usai didemo hari Senin (23/2/2020) kemarin, Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali didatangi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), Selasa (24/2) sekitar pukul 14.00 WIB.

Aksi kali kedua itu dilakukan mahasiswa sebab dinilai, DLH Sumenep diduga telah menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan salah satu tambak udang dan mencemari lingkungan.

“Pada aksi kali ini, berdasarkan hasil rekaman vidio Kepala DLH Sumenep, yang menyatakan memang ada tambak udang yang mencemari lingkungan, tapi tidak memyebut tambak udang yang mana, kali ini kami ingin memperjelas bagaimana sikap DLH bagi tambak udang itu,” ungkap Sutrisno, Koordinasi Lapangan (Korlap) aksi FKMS Sumenep.

BACA JUGA :  Gaya Bersalaman Bupati Baddrut Tamam dengan KH. Kholilurrahman Jadi Sorotan

Mahasiswa juga menuding, DLH Sumenep seakan telah membiarkan tambak udang nakal bebas membuang limbahnya ke pantai dan merusak areal persawahan masayarakat. Tidak hanya itu, DLH selalu memberi toleransi yang bermodal besar dan terkesan ada kongkalikong.

“Selama bertahun-tahun DLH menutup-nutupi pelanggaran bagi tambak udang nakal, kalau tidak ada demo seperti ini pasti tidak akan di ungkapkan tambak mana yang bermasalah,” kata dia.

BACA JUGA :  Limbah Tambak Dibiarkan Membunuh Ekosistem, Pemkab Sumenep Bisa Apa ?

Padahal, sambungnya, bahaya limbah perusahaan khususnya tambak udang sangat berbahaya, hal itu harus diungkapkan pada publik, agar masyarakat yang ada di sekitar tambak, segera mengantisipasi bahaya dari limbah tersebut.

“Kalau bahaya limbahnya dirahasiakan, maka masyarakat akan terkenak dampak dari limbah itu,” tegasnya.

Dalam aksi kedua FKMS, kali ini tak ditemukan Kepala DLH, Koesman Hadie, melainkan Sekretaris DLH, Ernawan Utomo. Dia menjelaskan, sangat mengapresiasi kepada FKMS yang telah memberikan masukan tentang efek limbah tambak udang mencemari lingkungan.

BACA JUGA :  Pendopo Diminta Pecat ASPRI Bupati Pamekasan Punya Rekam Jejak Buruk

“Karena untuk kajian analisa baku mutu limbah cairnya, itu butuh waktu sekitar 15 hari, sementara kami baru observasi kelapangan, pada tanggal 19 Februari 2020, jadi sampai detik ini, masih dalam analisa uji laboratorium kami,” tandasnya. (mp/al/din)

  • Bagikan