PAMEKASAN, MaduraPost – Upaya wartawan MaduraPost untuk memperoleh penjelasan langsung dari manajemen BNI Cabang Pamekasan terkait polemik gagalnya pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kembali menemui jalan buntu.
Di tengah sorotan publik, wakil pimpinan Cabang BNI Pamekasan justru tidak dapat ditemui dengan alasan berada di luar kantor.
Pantauan MaduraPost pada Senin (12/1/2026) pagi, wartawan mendatangi Kantor BNI Cabang Pamekasan di lantai III pada jam kerja. Namun, Wakil Pimpinan Direksi Bidang Layanan Bisnis, Silvia Putri, tidak dapat dipastikan.
Operator BNI Cabang Pamekasan, Novi, menyampaikan bahwa kedua pejabat kunci tersebut sedang tidak berada di tempat. Wakil Pimpinan Cabang BNI Pamekasan, Silvia Putri, diklaim tengah melakukan survei lapangan.
“Nanti saya coba sampaikan ke pimpinan,” ujar Novi singkat, tanpa dapat memastikan kapan pimpinan akan bersedia memberikan klarifikasi, Senin (12/1).
Minimnya akses informasi bahkan diakui terjadi secara internal. Novi menyebut, staf pun kerap kesulitan menjalin komunikasi dengan pimpinan.
“Bukan hanya pihak luar, kami yang di dalam pun kadang susah mendapatkan respons,” ungkapnya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik, mengingat persoalan yang dipertanyakan menyangkut hak konsumen dan kredibilitas layanan perbankan.
Terlebih, hingga kini tidak ada penjelasan resmi mengenai alasan teknis pembatalan KPR yang telah dinyatakan lolos pada tahap awal.
Pihak BNI Cabang Pamekasan hanya meminta wartawan menunggu dan kembali melakukan konfirmasi beberapa hari ke depan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi yang dijanjikan belum juga terealisasi meski upaya konfirmasi telah dilakukan berulang kali.
Sebelumnya, BNI Cabang Pamekasan menjadi sorotan setelah pengajuan KPR atas nama Firda, warga Desa Kolor, Kabupaten Sumenep, gagal di tahap akhir. Padahal, proses awal dinyatakan memenuhi syarat dan sempat mendapatkan lampu hijau dari internal bank.
Pengembang Perumahan Bukit Damai, Nanda Wirya Laksana, menegaskan bahwa seluruh tahapan telah dijalani sesuai prosedur, termasuk percepatan pembangunan rumah atas permintaan pihak bank.
Namun, tanpa penjelasan teknis yang transparan, pengajuan tersebut justru dibatalkan secara sepihak. Dampaknya, konsumen dirugikan secara materiil dan psikologis.
Orang tua Firda bahkan memilih membeli rumah secara tunai demi meredam kekecewaan anaknya yang telah lama berharap pada pembiayaan KPR tersebut.
Kasus ini dinilai menjadi cermin lemahnya kepastian layanan, sekaligus berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan nasional.
Ketika masyarakat kecil telah diyakinkan di awal, namun kandas di keputusan akhir tanpa alasan terbuka, publik patut mempertanyakan standar akuntabilitas perbankan.
Hingga berita ini dipublikasikan, Bank BNI Cabang Pamekasan belum memberikan keterangan resmi. Redaksi MaduraPost tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.***
