SUMENEP, MaduraPost – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyampaikan Laporan Reses I Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025.
Para juru bicara fraksi secara bergiliran menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Sumenep segera menindaklanjuti beragam persoalan yang disampaikan masyarakat di seluruh dapil.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa banyak aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada laporan seremonial.
“Hasil reses selama ini bukan hanya dijadikan seremonial saja, bukan hanya sekadar dibaca dan disimak lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada realisasi,” ujar juru bicara fraksi Abd. Rahman dalam laporan resminya, Selasa (18/11).
Fraksi ini memaparkan sejumlah permintaan warga, mulai normalisasi sungai, perbaikan jalan, hingga minimnya bantuan alat pertanian serta kebutuhan listrik dan air bersih.
Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti berbagai masalah di bidang infrastruktur dan layanan dasar.
“Kami berharap agar hasil reses kesatu ini betul-betul ditindaklanjuti sehingga dapat menjadi bagian dari dokumen perencanaan Pemerintah Daerah,” kata Ketua Fraksi PKB, Rasidi.
Usulan yang diterima mencakup kebutuhan pengeboran air, peningkatan jalan, pelatihan UMKM, hingga penyediaan alat pertukangan bagi pengrajin.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap akses listrik, pendidikan, dan kesehatan.
“Di beberapa wilayah kepulauan masih mengeluhkan pasokan listrik yang terbatas atau bahkan belum tersedia sama sekali,” tulis Fraksi Demokrat dalam laporannya, mencontohkan Pulau Gilingan yang hanya menikmati listrik enam jam per-hari.
Mereka juga meminta perbaikan PJU dan sarana pendidikan yang banyak mengalami kerusakan.
Si samping itu, Fraksi NasDem menyoroti tuntutan warga di kepulauan, terutama terkait pelayanan dasar.
“Rakyat Pulau Masalembu meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PT PLN di wilayahnya,” ujar juru bicara Samsiyadi saat menyampaikan laporan fraksi .
Prioritas pemerataan pembangunan kembali disuarakan oleh Fraksi Gerindra–PKS.
“Perlu pada setiap kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam pelayanan,” kata juru bicara fraksi dalam laporan resmi mereka.
Mereka mengungkapkan perlunya perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan drainase, pemerataan listrik di kepulauan, hingga penyediaan sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai.
Sementara itu, Fraksi PAN menekankan kedaruratan infrastruktur pesisir dan pendidikan.
“Masyarakat sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk segera membangun tanggul laut atau pemecah ombak sebagai mitigasi bencana abrasi,” tulis Fraksi PAN dalam laporannya.
Mereka juga menyinggung buruknya pengelolaan sampah yang memicu banjir serta robohnya ruang kelas SD Kangean yang mengancam keselamatan siswa.
Para fraksi berharap seluruh temuan ini menjadi acuan penyusunan kebijakan daerah dan penganggaran tahun berikutnya.
Sebab itu, DPRD Sumenep menegaskan komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat agar benar-benar dijalankan pemerintah daerah.***
