Scroll untuk baca artikel
Daerah

MCF 2025 Boros, DPRD Sumenep Tuntut Evaluasi Anggaran

Avatar
12
×

MCF 2025 Boros, DPRD Sumenep Tuntut Evaluasi Anggaran

Sebarkan artikel ini
PROFIL. Potret Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, saat mengikuti rapat paripurna belum lama ini di kantor setempat. (Istimewa for MaduraPost)
PROFIL. Potret Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, saat mengikuti rapat paripurna belum lama ini di kantor setempat. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai memberi sorotan tajam terhadap pelaksanaan Madura Culture Festival (MCF) 2025.

Acara yang digelar oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep ini dianggap tidak sebanding antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan hasil nyata yang diperoleh.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi menyatakan, bahwa pihaknya telah meminta laporan langsung dari Kepala Dinas terkait, tetapi penjelasan yang diberikan masih jauh dari memuaskan.

Baca Juga :  Hari Kedua Gebyar HUT-RI BPRS-BS 2023, Hairil Fajar: Semangat Bismillah Melayani

“Ketika kami rapat dengan Kadis Budporapar, output yang dipaparkan tidak jelas. Karena itu kami lakukan evaluasi,” ungkap Mulyadi, Rabu (24/9).

Politikus dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa Komisi IV sepakat untuk menekan anggaran MCF pada tahun 2026.

“Anggarannya tahun depan akan kami pres, sebab PAD dari kegiatan ini tidak jelas,” tegasnya.

Baca Juga :  Slamet Ariyadi Titip Santri Untuk Calon Panglima TNI Saat Fit and Proper Test

Mulyadi menjelaskan, pada tahun 2025, total dana yang dicairkan untuk MCF mencapai Rp310 juta, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil diperoleh hanya sekitar Rp4,9 juta.

“Anggaran besar, tapi PAD-nya sangat kecil. Supaya tidak berulang, tahun depan harus dikurangi dan pembahasannya diperketat,” tambahnya.

DPRD menekankan bahwa alokasi dana untuk MCF ke depan harus dibahas dengan cermat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep.

Baca Juga :  P2KD Tingkat Desa Resmi Dilantik Oleh BPD, ini Susunan Kepanitiaan di Desa Durjan

Mulyadi menegaskan, bahwa evaluasi ini bukan sekadar menyoroti aspek seremonial, tetapi lebih pada memastikan setiap kegiatan budaya memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap program wajib mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, serta manfaat konkret bagi pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.***