Scroll untuk baca artikel
Berita

Bappeda Sumenep Saring Usulan untuk Pembangunan yang Lebih Baik

Avatar
15
×

Bappeda Sumenep Saring Usulan untuk Pembangunan yang Lebih Baik

Sebarkan artikel ini
PROFIL. Potret Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, saat berada di ruang kerjanya. (Istimewa for MaduraPost)
PROFIL. Potret Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, saat berada di ruang kerjanya. (Istimewa for MaduraPost)

SUMENEP, MaduraPost – Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sumenep mengalami kemajuan signifikan dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, angka IPM tercatat sebesar 67,74 persen, yang kini meningkat menjadi 69,78 persen pada tahun 2025.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 19,22 persen pada tahun 2021 menjadi 17,78 persen pada tahun 2024.

“Meskipun kemiskinan terus berkurang, kita tetap perlu berupaya keras untuk mengurangi jumlah tersebut lebih lanjut,” kata Arif Firmanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Jumat (28/3/2025) lalu.

Baca Juga :  RSUDMA Sumenep Perkuat Layanan Kesehatan Mental dengan Penambahan Dokter Spesialis Poli Jiwa

Peningkatan ini menjadi salah satu topik utama dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang juga mengintegrasikan Forum Konsultasi Publik terkait Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, bahwa Musrenbang bukan hanya sebagai forum diskusi, tetapi merupakan langkah nyata untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Baca Juga :  Permudah Layanan Masyarakat, Pemkab Sumenep Luncurkan Mobil Online Layanan Kependudukan

“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan wadah untuk kita merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Bupati Fauzi.

Bupati Fauzi juga mengingatkan bahwa setiap perencanaan pembangunan yang disusun harus dapat diterapkan secara efektif, bukan sekadar menjadi dokumen indah yang hanya ada di atas kertas.

Sementara Arif kembali mengungkapkan, bahwa pemerintah telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI dan 933 usulan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Baca Juga :  29 Puskesmas Terakreditasi Paripurna dan 1 Akreditasi Utama, Dinkes P2KB Sumenep Jelaskan Hal Ini

Semua usulan ini akan dievaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang akan dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.***