SUMENEP, MaduraPost – BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan keseriusannya dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, guna memperkuat sektor ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar.
Ia menegaskan, bahwa institusi keuangan milik daerah itu siap mengambil peran aktif dalam menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah.
Menurut Fajar, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya menjadi penyokong ekonomi daerah, namun juga berperan penting dalam mendukung kemandirian pangan, khususnya di desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan.
“Kami siap bekerjasama dengan instansi terkait, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, untuk mendorong program ketahanan pangan berbasis potensi desa masing-masing,” ungkap Fajar belum lama ini, Sabtu (19/4).
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan DPMD untuk merancang skema kerja dan bentuk dukungan yang akan diberikan. Tujuannya, agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan maksimal.
Lebih lanjut, Fajar juga menyoroti kawasan kepulauan seperti Sapeken, Arjasa, dan Kangayan. Ia menyebut, pihaknya telah mendapatkan laporan dari Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar di Pulau Sapeken terkait kegiatan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
“Menindaklanjuti hasil kunjungan dan pemetaan potensi oleh Wakil Bupati Sumenep dan DPMD ke beberapa pulau seperti Sapeken, Arjasa, dan Kangayan, kami tentu siap memberikan dukungan. Saat ini kami sedang memproses pembukaan rekening khusus untuk program ketahanan pangan,” jelasnya.
Fajar menuturkan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara lembaga keuangan daerah dan pemerintah guna memperkuat sektor pangan berbasis potensi lokal. Ia menyadari, bahwa kawasan kepulauan menghadapi tantangan geografis yang unik, sehingga butuh pendekatan yang lebih spesifik.
“Intinya, kami siap mendukung penuh. Dan untuk bentuk dukungan lanjutan, saat ini sedang dalam tahap pengembangan,” tambah Fajar.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, membenarkan bahwa pihaknya telah menjalin koordinasi intens dengan BPRS Bhakti Sumekar.
“Kami tengah merancang sistem pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan BUMDes. Sistem ini nantinya bisa diakses dan dipantau oleh semua pihak,” terang Anwar.
Ia berharap, sistem yang dirancang bersama BPRS ini dapat membantu BUMDes agar lebih tertib dan transparan dalam menyusun laporan keuangan.
Lebih dari itu, Anwar menegaskan, bahwa penggunaan Dana Desa (DD) sebesar 20 persen untuk program ketahanan pangan akan terus diawasi, termasuk dari sisi kebermanfaatannya bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, keterlibatan lembaga keuangan lokal sangat penting. Ini juga sejalan dengan misi pentahelix yang selalu ditekankan oleh Bupati Sumenep, yaitu memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kami bahkan telah turun langsung ke Pulau Sapeken, Arjasa, dan Kangayan untuk mendampingi BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih,” tukasnya.***
