BANGKALAN, MaduraPost – Banyaknya jumlah Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) kabupaten Bangkalan, Puluhan warga yang mengatasnamakan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan, Geruduk Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
Muhyi salah satu koordinator aksi demo meneriakkan, Dinkes Bangkalan tidak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam menonaktifkan PBID yang berjumlah 42 ribu lebih, dan mereka meminta agar pemerintah mengembalikan hak rakyat miskin tersebut.
“Kenaikan BPJS, jangan dijadikan alasan untuk memangkas penerima PBID,” teriaknya saat menyampaikan di depan umum.
Dismpaikan pula, bahwa masyarakat miskin untuk berobat saja, kadang masih meminjam uang untuk membayar.
“Bapak mempersoalkan anggaran Rp 31 miliar tidak mencukupi akibat ada kenaikan BPJS, terus bagaimana jika hak rakyat banyak yang dipangkas. Bapak harus memberi solusi untuk rakyat miskin karena bapak digaji dari uang rakyat,” tutupnya, Kamis (6/2/2020).
Menanggapi hal itu, Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, Sudiyo berjanji pihaknya akan merealisasikan apa yang dijadikan tuntutan pendemo saat ini, kami akan mengaktifkan bagi warga yang memang urgen ataupun sakit.
“Kami akan melakukan Verval (Verifikasi dan Validasi). Tolong kami beri waktu. Penonaktifan ini hanya sementara, jika ada warga yang sakit silahkan daftar ke dinkes,” pungkasnya. (mp/sur/rus)
