SUMENEP, MaduraPost – Tahun ini anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu disampaikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Selasa, 22 Maret 2022.
“Tahun 2022 sekitar 117 miliar,” kata Kepala Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi, saat FGD bersama AMOS, seperti yang dikutip dari Koran Madura, Minggu 26 September 2021 lalu.
Masing-masing anggota DPRD Sumenep akan mendapat jatah Pokir sekitar Rp 2 miliar yang akan melekat ke programnya masing-masing di dinas terkait.
“Tapi, di dalam APBD atau program tidak ada bedanya dengan kegiatan lainnya. Jadi, sama,” kata Yayak menerangkan.
Akan hal itu, kenaikan anggaran Pokir DPRD Sumenep itu disorot oleh kalangan masyarakat dan mahasiswa, salah satunya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep.
“Sangat tidak etis jika DPRD Sumenep masih minta tambah anggaran Pokir ditengah ekonomi masyarakat yang tercekik karena dampak pandemi,” kata Ketua koordinator Aliansi BEM Sumenep, Nur Hayat, saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon, Selasa (22/3).
Hayat meminta agar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, segera memangkas anggaran yang jumlahnya sangat fantastis tersebut.
“Dewan seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan rakyat daripada kepentingan anggaran yang tidak jelas kontribusinya itu,” kata dia tegas.
“Pemkab dalam hal ini Bupati mestinya juga mengevaluasi itu. Jika perlu dipangkas saja, fokuskan untuk pemulihan pandemi,” kata Hayat lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah terkait permintaan Ketua BEM Sumenep soal pemangkasan anggaran Pokir DPRD.
