PAMEKASAN, MaduraPost – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PUSARA meminta Menteri Keuangan (Menkeu) melalui Dirjen Bea dan Cukai untuk memecat Kepala Kantor Bea dan Cukai Madura.
Tidak hanya itu, pihak LBH PUSARA juga meminta Kemenkeu melalui Dirjen Bea dan Cukai untuk memecat Kepala Seksi (Kasi) Penindakan beserta 3 Subseksi Penindakan Bea dan Cukai Madura.
Sebab, selain mempersulit ijin PR Rokok di Kabupaten Pamekasan, Kepala Kantor dan Timnya (Kasi Penindakan dan Subseksi Penindakan Bea dan Cukai Madura, red) itu juga diduga telah melakukan kesalahan prosedur serta kode etik kepabeanan dan cukai.
“Meskipun para PR Rokok sudah melaksanakan prosedur sesuai perundang-undangan berdasarkan UU No 39 tahun 2007 atas permohonan izin cukai, BC Madura malah sangat mempersulit ” kata Marsuto Alfianto selaku Ketua LBH PUSARA, Sabtu (4/12/2021).
Alfian (akrab disapa) juga mengatakan kalau mereka (Kepala Kantor Bea dan Cukai bersama timnya, red) telah melakukan penindakan tanpa prosedur perundang-undangan yang benar serta membabi buta ke bawah.
“Pabrikan rokok hanya dijadikan sapi perah dan ATM oknum-oknum dari Bea dan Cukai tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, jika menteri keuangan RI tidak dipecat tegas Alfian, pihaknya bersama masyarakat Pamekasan mengancam akan melakukan beberapa aksi.
“Baik aksi di atas meja yakni audiensi maupun aksi di luar meja yakni aksi demonstrasi besar-besaran,” ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa adanya BC Madura bukan menjadi penyangga atas pabrikasi lokal, malah sebut dia, menjadi hambatan terhadap perkembangan pabrikasi Rokok lokal untuk berkembang.
“Sehingga kuat dugaan mereka bekerja terhadap pabrikan besar yang selama ini menjajah pamekasan dengan cara membeli tembakau murah di Pamekasan sementara mereka menjual rokok dengan harga tinggi di Madura khususnya di kabupaten Pamekasan” tegas alumnus PKPA Unair tersebut.
