SUMENEP, MaduraPost – Persoalan listrik di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus disoal mahasiswa. Sejumlah mahasiswa Kepulauan yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) kembali gelar aksi demonstrasi ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Selasa 16 Maret 2021.
Kali ini, kedatangan mahasiswa tersebut menuntut agar legislatif mengawal secara khusus persolan listrik di Kepulauan, khususnya di pulau Kangean.
Sekedar informasi, dua desa yang ada di dua Kecamatan Pulau Kangean, hingga hari ini belum teraliri jaringan listrik secara penuh. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Rahman mengatakan, tidak meratanya pembagian alirian listrik tersebut hanya menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial bagi warga setempat.
“Tetapi, kami kecewa pada pihak DPRD dan PLN. Kita diskusi belum selesai terkait persoalan realita yang terjadi di Kecamatan Kangean,” sesalnya, saat diwawancara awak media, Selasa (16/3).
Rahman menguraikan, sebenarnya pembagunan PLTD sudah dimulai dari tahun 2018 lalu dan hanya dilakukan sebatas penancapan tiang, itupun hanya sebagian wilayah di daerah kecamatan Kangean.
“Bahkan, pemasangan jalur kabel sudah dimulai tahun 2019. namun hingga saat ini, Desa Tumbayangan dan desa Cangkaraman belum teraliri listrik,” urainya.
Menurut Rahman, masyarakat setempat semakin resah terhadap kebijakan PLN. Disamping itu, fasilitas volume kilometer diakui Rahman, masyarakat malah dipaksa untuk memilih kilometer 1300 VA dengan regestrasi online.
“Ini memberatkan masyarakat. PT PLN ULP Kangean memberikan harga sebesar 4 juta untuk harga kilometer. Padahal kan di laman registrasi online tersedia yang 450 VA, ini jelas ULP Kangean main-main memberikan harga yang mahal kepada masyarakat,” ulasnya.
Terpisah, anggota DPRD Sumenep, Abu Hasan mengatakan, akan mendukung upaya mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khusus mayarakat kepulauan.
“Namun juga harus mengikuti mekanisme yang ada. Sebab, kita ini berada di negara hukum. Sekali lagi saya katakan, lakukan apa yang harus dilakukan sebagai bentuk perjuangan dengan tidak mengabaikan aturan dan tatakrama dalam menyampaikan aspirasi,” kata dia.
Sementara pihak perwakilan PLN Sumenep, Slamet, Manager Konstruksi mengatakan, terkait dua desa yang belum teraliri listrik sudah diusulkan. Pihaknya berharap, usulan tersebut segara disetujui oleh PLN Pusat.
“Bukan hanya dua desa itu, bahkan desa-desa lain yang belum teraliri listrik sudah kami ajukan, termasuk desa yang ada Sapeken. Karena ini kendalanya masih pendemi covid 19, dan juga pembangunannya memang secara bertahap,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa kepulauan tersebut sempat bentrok oleh aparat kepolisian. Meski tujuannya adalah aksi damai. Bahkan sebagian peserta aksi ada yang dipukul dan dikeroyok hingga pingsan.
