SUMENEP, MaduraPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, berencana mengisi kekosongan jabatan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hingga akhir tahun 2023 nanti. Senin, 24 Juli 2023. Diketahui, sejumlah OPD yang mengalami kekosongan pejabat pimpinan tinggi pratama itu diantaranya Bappeda, Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Bupati Achmad Fauzi menyatakan, pengisian OPD yang belum mempunyai pejabat tinggi pratama itu akan dilakukan pada mutasi atau pergeseran selanjutnya. Pihaknya merencanakan akan terlaksana pada akhir Desember 2023 atau awal Januari 2024. “Kami jadwalkan mutasi lanjutan akhir tahun atau awal tahun depan, karena ada OPD baru, sehingga dilakukan secara bersamaan,” kata Bupati Fauzi, di sela-sela Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di Pendopo Agung Keraton, Senin (24/7). Menurutnya, meskipun mutasi atau pergeseran pejabat pimpinan tinggi pratama diadakan pada akhir atau awal tahun, namun mutasi pejabat untuk jabatan sekretaris, kepala bagian, camat dan kepala bidang, telah direncanakan dalam waktu dekat ini. “Pejabat lainnya untuk pergeseran atau mutasi bisa dilakukan dalam bulan ini atau bulan depan seperti sekretaris, camat, kepala bagian dan kepala bidang, sehingga hanya menunggu waktu saja,” kata Bupati Fauzi menerangkan. Sementara itu, mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama yang berlangsung hari ini meliputi nama di bawah ini:
  1. Ahmad Masuni sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

  2. Titik Suryati Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

  3. Abd. Madjid sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep

  4. Yayak Nurwahyudi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub)

    Baca Juga:Jalan Kabupaten di Desa Gunung Maddah Jadi Sungai disaat Musim Hujan

  5. Rudi Yuyianto Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip

“Yang jelas, pejabat yang dimutasi ini bukan karena bermasalah, namun sejatinya sebagai penyegaran organisasi perangkat daerah,” kata Bupati Fauzi menuturkan.***