SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, berhasil mencatat capaian signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, jumlah warga miskin di daerah itu menurun menjadi 17,02 persen, atau sekitar 188,48 ribu jiwa. Angka tersebut turun dari 17,78 persen (sekitar 196,42 ribu jiwa) pada tahun sebelumnya.
Penurunan sebesar 0,76 persen itu disebut sebagai yang tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, menandakan efektivitas program pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui pendekatan lintas sektor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto mengatakan, bahwa capaian tersebut bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja sistematis berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga lembaga teknis di tingkat kabupaten.
“Kami tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tapi juga berupaya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Setiap program diarahkan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi,” ujar Arif, Rabu (29/10).
Menurut Arif, upaya pengentasan kemiskinan di Sumenep berlandaskan pada tiga strategi nasional utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menghapus kantong-kantong kemiskinan di wilayah pedesaan.
Ia menambahkan, Pemkab Sumenep kini lebih fokus pada upaya menciptakan kemandirian ekonomi warga desa melalui optimalisasi Dana Desa (DD) dan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Sebagian alokasi dana desa kami arahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan usaha produktif. Ini penting agar warga memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan,” tutur Arif.
Selain memperkuat ekonomi berbasis desa, pemerintah daerah juga mendorong program padat karya di sektor infrastruktur yang menyerap tenaga kerja lokal.
Sejumlah pelatihan keterampilan, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, serta job fair juga digelar untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.
Pemerintah berharap, strategi terpadu tersebut tak hanya menekan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi masyarakat akar rumput agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan.***
