SK Bupati Sampang Dinilai Cacat Hukum, Warga Sampang Layangkan Surat ke Gubernur

Avatar

SAMPANG, MaduraPost – Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Sampang, nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serantak di Kabupaten Sampang yang akan digelar pada tahun 2025.

Aziz Muslim Haruna selaku warga Sampang didampingi tim kuasa hukumnya, Miftahul Khair mengajukan surat banding administrasi dengan menyurati Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, Mereka berencana akan melayangkan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

“Banding administrasi ke Gubernur Jawa Timur adalah langkah lanjutan setelah sebelumnya kami mengirim surat keberatan ke Bupati namun tidak ada jawaban,” ujar Aziz saat ditemui di kantor Khofifah Indar Parawansa, Selasa (5/10/2021).

BACA JUGA :  Petani Kembali Datangi Dispertan Sampang, Protes Pupuk Subsidi Langka

Lebih lanjut Aziz menyatakan, dalam surat banding administrasi yang diajukan, pihaknya juga menyertakan bahwa dalam 10 hari kerja, Gubernur Jawa Timur harus mengmbil langkah atas banding tersebut.

“Apabila Gubernur tidak menyatakan sikap dengan memberikan sanksi pada Bupati Sampang serta mencabut SK yang sudah dikeluarkan, maka kita akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN,” ujar Aziz.

BACA JUGA :  Wujudkan Pelayanan Digital, Dispendukcapil Surabaya Resmikan Program Kalimasada

Sementara itu, Miftahul Khair selaku kuasa hukum Aziz menyatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati Sampang melalui SKnya merupakan bentuk pembangkangan hukum. Miftahul beralasan bahwa dalam SK Bupati yang menyatakan bahwa pilkades serentak hanya bisa dilakukan pada 2025 adalah melanggar peraturan di atasnya yakni Intruksi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa pilkades ini bisa dilakukan setelah pandemi berakhir.

“Ini pandemi covid-19 kan sudah melandai, jadi mestinya Pilkada sudah harus dilakukan persiapan mulai sekarang,” ujarnya.

BACA JUGA :  Himbauan Bupati Sumenep, Sabtu dan Minggu Masyarakat Dilarang Keluar Rumah

Lebih lanjut Miftahul menyatakan, SK Bupati Sampang ini secara tidak langsung akan membuat kerancuan jabatan kepala desa di 111 Desa di Kabupaten Sampang yang jabatannya berakhir tahun ini.

“Rata-rata masa jabatan kepala desanya akan berakhir tahun ini. Kalau digelar tahun 2025, maka 111 desa akan ada Pj kepala desa hingga empat tahun lamanya,” pungkas Miftahul.