SAMPANG, MaduraPost – Rencana Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi untuk menunda pelaksanaan Pilkades serentak hingga tahun 2025 mendapat respon hangat dari Anggota komisi I DPRD Sampang.
Hal itu disampaikan Aulia Rahman kepada sejumlah media, Bahwa rencana penundaan Pilkades hingga tahun 2025 merupakan manuver politik Bupati Sampang yang tidak masuk akal.
Pelaksanaan Pilkades Serentak yang akan di ikuti oleh 111 desa se kabupaten sampang rencananya akan dilaksanakan pada November 2021. Namun hal itu terkendala dengan isu penundaan Pilkades yang muncul dari Bupati Sampang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aulia membandingkan rencana pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Bangkalan yang sukses menggelar Pilkades serentak dan aman.
“di Bangkalan, Bupatinya Kyai, tapi kemaren sukses menggelar Pilkades serentak. Masak, di Sampang yang katanya Bupatinya Blatir, Tapi tidak bisa menggelar Pilkades,” Kata Aulia Rahman.
Politisi Partai Demokrat tersebut juga berbicara terkait anggaran Pilkades yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. ” Termasuk anggaran dana Covid-19 yang bersumber dari ADD,” Imbuhnya.
Selanjutnya Aulia menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kemendagri terkait rencana penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang.
“Menurut pihak Kemendagri, Pilkades bisa diundur, tapi bukan hitungan tahun, Melainkan hanya dalam perhitungan hari atau bulan, dan itupun harus ada alasannya,” Bebernya.
Menurutnya, jika Bupati benar-benar melakukan penundaan Pilkades, tentu berdampak pada masa jabatan dan periode masa bhakti Penjabat Kades. Selain itu, penundaan tersebut juga akan menjadi bumerang.
“Salah besar jika Bupati bermanuver dengan penundaan pilkades ini, karena akan jadi bumerang,a terutama kondusifitas. Kecuali memang sengaja mau dibikin rame, Semua saya kembalikan pada Bupati dan juga Pimpinan DPRD,” pungkasnya.
