SUMENEP, Madurapost.id – Massa aksi yang mengatasnamakan Komunitas Anti korupsi (Kompak) sebut banyak petugas panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur lakukan pungli ke petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Sebelumnya, Kompak melakukan aksi demontrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Senin 9 September 2020, sekitar pukul 10.00 WIB.
Mereka menuntut agar adanya dugaan pungli beberapa oknum PPS kepada PPDP segera ditindak tegas.
“Petugas PPDP yang sudah murni kerja turun langsung kebawah masih dilakukan pemotongan honor 50 ribu, dengan dalih ada tiga materai dan laporan. Tiga materai harganya 18 ribu, tapi dipotong hingga 50 ribu, ini jelas pungli,” kata Imam Hanafi, koordinator lapangan (Korlap) aksi pada media, Senin (21/9).
Dikonfirmasi terpisah, Syaifurrahman, komisioner KPU Sumenep, divisi informasi dan data mengaku belum mengetahui temuan massa aksi tersebut, jika ada pungli PPS kepada PPDP.
“Terkait pungli PPS terhadap PPDP kami belum mengetahui itu. Menurut Kompak ada PPS yang memotong honor PPDP 50 ribu dengan alasan beli materai dan laporan. Kami akan panggil PPS yang bersangkutan untuk diklarifikasi,” kata dia.
Padahal, pihaknya telah mengintruksikan untuk tidak memotong honor PPDP. Kecuali, kata dia, jika biaya admistrasi tergantung petugas dibawah.
“Dilaporkannya ada dua desa di Kecamatan guluk-guluk, desa Guluk-Guluk dan Beragung. Saat ini kami masih mengkaji itu. Setelah diklarifikasi akan kami kaji sesuai dengan peraturan yang ada,” pungkasnya. (Mp/al/rul)
