SUMENEP, MaduraPost – Ketua AKD Sumenep, Miskun Legiyono, menyatakan bahwa kabar salah satu kepala desa (Kades) tengah diperiksa KPK masih simpang siur. Kamis, 18 Januari 2024.
Hasil informasi yang ia dapat, hingga detik ini pihaknya belum bisa memastikan Kades mana yang tengah terjerat kasus tindak pidana itu.
“Bahkan di grup AKD tidak ada koordinasi soal KPK periksa Kades di Sumenep,” kata Miskun saat dikonfirmasi media melalui sambungan teleponnya, Kamis (18/1) pagi.
Hanya saja, Miskun mengungkapkan, bahwa ada dua kabar yang ia dapat dari informannya.
Pertama, dugaan kuat mengarah kepada salah satu Kades di Kecamatan Saronggi. Kedua, keterlibatan salah satu Kades di Kecamatan Ambunten.
“Kalau info yang saya dengar memang begitu, tapi masih simpang siur. Ada yang mengatakan Kades Langsar, tapi yang berkembang lagi disitu ada mobil siaga Desa Ambunten Barat, jadi saya tidak bisa memastikan itu,” ujar Miskun menuturkan.
Meski demikian, Miskun mengaku curiga. Sebab, hasil keterangan yang ia dapat dari polisi, tidak mungkin KPK turun ke Sumenep jikalau tidak ada kasus tindak pidana korupsi yang tengah digarap.
“Kemarin saya sempat menelepon Pidkor Polres Sumenep. Kan nggak mungkin KPK itu memeriksa Kades kalau tidak ada kasus,” kata Miskun.
Ditanya soal keterkaitan kasus tindak pidana jelang Pemilu 14 Februari 2024 diduga dilakukan salah satu Kades di Sumenep, Miskun mengaku tidak tahu.
“Saya tidak tahu pasti, karena Kades itu tidak pernah berkomunikasi dengan saya. Cuma kabar yang saya dengar memang begitu, ada Kades yang diperiksa KPK,” kata Miskun mengungkapkan.
“Saya kira nggak ada kaitannya dengan pemilu, apalagi soal kasus DD/ADD,” kata dia menambahkan.
Di sisi lain, menurutnya, KPK tidak akan menemukan kasus tindak pidana korupsi soal DD/ADD di Sumenep.
“Terkait DD/ADD di Sumenep tida ada masalah, sebab semua Kades itu kooperatif bekerja,” kata Miskun menegaskan.
Terpisah, Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S menjelaskan, instansinya itu tidak memiliki wewenang lebih untuk mengetahui pemeriksaan yang dilakukan KPK.
Widiarti hanya membenarkan, bahwa KPK datang ke Sumenep dan meminjam tempat untuk melangsungkan pemeriksaan.
“Mereka itu kerja kan sesuai prosedur dan kami tidak boleh ikut campur,” kata Widiarti saat diwawancara di ruang kerjanya.
Pihaknya mengatakan, rombongan KPK datang ke Sumenep sejak Selasa, 16 Januari 2024 kemarin, dan langsung meminjam ruangan di Mapolres setempat.
“Intinya, KPK itu bekerja sudah dari hari-hari sebelumnya. Tapi untuk pemeriksaan yang di Polres sudah dari kemarin,” kata Widiarti.
Sekedar informasi, KPK sudah pulang alias tidak ada lagi di Sumenep, apalagi melanjutkan pemeriksaan salah satu Kades di Mapolres setempat.
Hanya saja, kepulangan KPK itu masih menyisakan tanda tanya besar. Sebab, kepulangannya berbarengan dengan giat Kapolres Sumenep AKB Henri Noveri Santoso di Polda Jatim.
“Kalau Pak Kapolres memang ada rapat di Polda, lalu untuk Wakapolres melanjutkan S3 di Surabaya. Jadi nggak ada hubungannya dengan kepulangan KPK,” kata Widiarti menerangkan.
Anehnya, Polres Sumenep mengaku tidak tahu menahu ada berapa anggota KPK yang melakukan pemeriksaan itu, dengan alasan seusai SOP instansi masing-masing.
“Nggak ada hak saya untuk itu, karena itu privasi KPK. Langsung ke Humas KPK saja. Kita hanya memfasilitasi tempat saja,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Jubir KPK, Ali Fikri, belum merespon terkait pemeriksaan yang dilangsungkan KPK di Sumenep.
Sebab, saat dikonfirmasi MaduraPost melalui via WhatsApp tidak ada jawaban. Bahkan, upaya konfirmasi pewarta sempat ditolak melalui sambungan telepon.***
