SUMENEP, sebuah kabupaten di ujung timur Madura, tengah menghadapi tantangan besar dalam pembangunan daerah. Sehingga kolaborasi pers membuat daerah ini semakin tajir pasca bupati dinobatkan sebagai bapak yang menghargai kebebasan pers.
Namun, di balik hiruk-pikuk pembangunan tersebut, ada sebuah ironi yang mencuat: hampir ratusan media di Sumenep seakan kehilangan moralitas dan daya kritis.
Sebab karya jurnalistik yang dihasilkan tak lebih dari sekadar upaya mencari muka, membungkam suara yang seharusnya lantang menyuarakan kepentingan masyarakat.
Mengapa hal ini terjadi? Beberapa pihak beralasan bahwa jurnalis dan media sudah terikat dan disumpal dalam kerja sama dengan pemerintah. Sehingga pemerintah merasa menjadi dewa. Program APBD terus digenjot. Padahal di balik meja kerjanya, banyak fakta yang bisa menyeretnya ke meja hijau.
Alasan ini kerap dijadikan dalih untuk menjustifikasi ketidakhadiran sikap kritis dalam pemberitaan. Namun, yang tak boleh dilupakan, esensi utama dari jurnalisme adalah independensi, bukan sekadar menjadi corong pemerintah.
Dalam konteks ideal, jurnalisme adalah pilar keempat demokrasi yang bertugas untuk menjadi pengawas kebijakan publik, termasuk dalam hal pembangunan daerah.
Sayangnya, di Sumenep, peran ini tampak memudar. Karya-karya jurnalistik yang diterbitkan lebih cenderung menjadi ‘pemanis’ untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, ketimbang sebagai kontrol sosial yang semestinya.
Padahal, keberadaan media yang independen dan kritis sangat diperlukan untuk memastikan jalannya pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, efisien, dan tidak menimbulkan penyimpangan.
Tanpa pengawasan yang objektif dan kritis dari media, potensi penyimpangan, korupsi, dan ketidakadilan dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar.
Bukan hal baru bahwa media sering kali menjalin kerja sama dengan pemerintah, terutama dalam bentuk iklan dan liputan berbayar. Namun, kerja sama ini tidak seharusnya membungkam suara kritis jurnalis.
Justru, kolaborasi tersebut harus didasari oleh integritas profesional dan tanggung jawab moral jurnalis kepada masyarakat. Kritis terhadap kebijakan pemerintah bukan berarti anti-pemerintah, melainkan menjalankan fungsi pengawasan untuk kepentingan publik.
Independensi jurnalis adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika media mulai terlihat hanya menjadi “pengeras suara” pemerintah, maka kredibilitas media tersebut akan dipertanyakan.
Publik mengharapkan jurnalis mampu memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan objektif, bukan hanya narasi yang menguntungkan satu pihak yang hanya sekedar mencari muka.
Masyarakat Sumenep kini berada di persimpangan. Apakah mereka akan terus dibiarkan menerima informasi yang “dibungkus manis” tanpa esensi pengawasan kritis?
Atau, mungkinkah para jurnalis di Sumenep tergerak untuk bangkit dari lumpuhnya sikap kritis mereka? Jurnalis memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi, menginformasikan, dan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan transparansi.
Bagi media di Sumenep, inilah saatnya untuk berbenah. Kerja sama dengan pemerintah bisa tetap dijalankan tanpa harus mengorbankan independensi.
Karya jurnalistik yang sejati adalah yang mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat, mengungkap fakta, dan menyoroti kekurangan pemerintah demi kemajuan bersama.
Jika jurnalis terus terperangkap dalam lingkaran kompromi demi ‘keamanan’ posisi mereka, lalu siapa yang akan menjadi pengawas kebijakan dan pembangunan di Sumenep?
Masyarakat membutuhkan media yang berani bersuara, bukan hanya yang berdiri di belakang kekuasaan. Sudah saatnya jurnalis Sumenep bangkit, mengembalikan sikap kritis, dan berdiri teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip jurnalisme.***
*Penulis Adalah Redaktur MaduraPost
