PAMEKASAN, MaduraPost – Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Nyalabu Laok, Kecamatan Pamekasan, Madura, Jawa Timur kini juga terindikasi monopoli dan tidak transparan soal penggunaan dana Pilkades.
Pasalnya, hingga kini selain Bendahara P2KD-nya (P2KD Nyalabu Laok, red) tidak diberikan peranan dan tidak diberi tahu mengenai perincian pengeluaran dana itu, Ketua P2KD tersebut juga tidak pernah membahasnya (dana Pilkades, re) dengan seluruh anggotanya.
Hal itu diakui oleh Dayat selaku Bendahara P2KD Nyalabu Laok pada saat dihubungi melalui telepon seluler. Dayat mengatakan,
bahwasanya sejak awal sampai saat ini dirinya tidak pernah tahu-menahu masalah catatan pengeluaran dana Pilkades tersebut.
“Saya mulai sebelumnya masalah oret-oretan (catatan) pengeluaran dana itu tidak tahu,” katanya kepada Pewarta Media ini, pada (17/4) kemaren.
Dayat menegaskan, kalau hingga kini Ketua P2KD Nyalabu Laok ataupun yang lain belum sama sekali membahas masalah dana atau pengeluaran dana Pilkades itu dengan dirinya.
“Saya sendiri mau tanya ketika Ketua itu belum ngasih tahu begini begitu, saya tidak enak juga yang mau tanya, karena takut saya dikira curiga sama Ketua,” ujarnya.
Karena memang kata Dayat, dirinya sampai saat ini tahu berapa besaran dana P2KD Nyalabu Laok itu dan seperti apa oret-oretannya.
“Selama ini memang saya tidak pernah diikutsertakan membahas masalah dana itu,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Kades Nyalabu Laok Amin (akrab dikenal) melalui telepon seluler mengatakan, kalau masalah dana Pilkades itu semuanya belum cair, tapi kata Amin, informasinya dana itu sudah masuk ke keuangan namun belum ada perintah.
“Jadi panitia (P2KD Nyalabu Laok, red) masih nalangin,” ucapnya.
Disoal apakah Ketua P2KD tersebut selama ini memberitahu atau memberikan laporan kepada dirinya selaku Pj Kades Nyalabu Laok berapa jumlah dana yang ditalangi Ketua Panitia itu, Amin mengatakan, saat mengambil dana itu nanti dia (Ketua P2KD) akan laporan.
“Cuma lebih jelasnya sampean mas tanya ke Operator Desa Nyalabu Laok dan ke Kecamatan biar lebih jelas,” pintanya.
Sementara Operator Desa Nyala Bu Laok Rahmad juga menegaskan, kalau dirinya tidak pernah tahu dan diberi tahu oleh Ketua P2KD oret-oretan pengeluaran dana Pilkades itu
“Cuma ketika nanti sudah cair saya akan berikan utuh sisanya itu, sisa dari yang sudah terpakai di tahun 2021 itu, kalau tidak salah yang terpakai di tahun 2021 itu sebesar kurang lebih Rp 14 juta,” terangnya, Senin (18/4/2022).
Ia juga mengatakan, jumlah anggaran untuk Pemilihan Kepala Desa di Nyalabu Laok sesuai pengajuan itu sebesar kurang lebih Rp 126 juta.
“Tapi memang sampai saat ini dana Pilkades itu belum ada atau belum, sehingga Panitia itu nalangi,” ngakunya saat ditemui dirumahnya.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang tokoh pemuda setempat sebut saja Pulan geram dan mengatakan, ketika Ketua P2KD-nya itu tidak transparan masalah dana itu berarti jelas ada keinginan atau telah melakukan penyimpangan.
“Seharusnya kalau ada pengeluaran dana untuk kepentingan Pilkades itu Bendahara sesuai fungsinya harus diberitahu baik bukti berupa nota atau oret-oretan. Nah kalau seperti itu berarti kan ada sesuatu, atau sudah ada penyimpangan,” kesalnya.
Ia meminta kepada pihak-pihak terkait utama kepada Ketua P2KD tersebut untuk tidak main-main masalah penggunaan dana Pilkades di Desanya itu.
“Karena kalau sampai benar-benar saya menemukan penyelewengan terhadap dana tersebut, demi tuhan saya bersumpah saya akan usut sampai ke akar-akarnya, yang jelas kecurigaan saya ini kerena Ketua Panitia itu sudah tak transparan.
