SUMENEP, MaduraPost – Sudah lebih dari dua pekan sejak jembatan penghubung di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, roboh pada Jumat, 5 Desember lalu. Hingga kini, belum terlihat langkah perbaikan dari pemerintah daerah.
Kerusakan jembatan tersebut berdampak besar terhadap mobilitas warga di empat desa sekitar.
Jalur utama yang selama ini menjadi nadi transportasi praktis terputus, terutama bagi kendaraan roda empat yang kini sama sekali tidak bisa melintas.
Untuk mengatasi kondisi darurat itu, warga setempat berinisiatif membangun jembatan sementara berbahan kayu.
Namun, akses tersebut hanya dapat digunakan oleh sepeda motor. Sementara itu, mobil dan kendaraan besar lainnya harus mengambil rute alternatif yang jaraknya jauh dan memakan waktu lebih lama.
Salah satu warga Desa Bringsang, Mas Ari, mengatakan jembatan yang ambruk itu memiliki fungsi vital bagi kehidupan masyarakat.
Ia menilai, kondisi saat ini sangat memberatkan, khususnya bagi pemilik kendaraan roda empat.
“Ini jalur utama penghubung empat desa. Kalau sepeda motor masih bisa mencari jalan lain, tapi kendaraan roda empat benar-benar kerepotan karena harus memutar cukup jauh,” kata Mas Ari saat ditemui, Senin (22/12).
Keluhan serupa terus disuarakan warga yang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Mereka menilai keberadaan jembatan tersebut sangat menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Sementara itu, Kepala Desa Bringsang, Ahmad Muzakki, menyampaikan bahwa pihak desa tidak tinggal diam.
Sejak jembatan ambruk, koordinasi dengan berbagai instansi telah dilakukan untuk mendorong percepatan penanganan.
“Kami sudah berulang kali berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, termasuk Komisi III DPRD Sumenep. Harapan kami, pembangunan kembali jembatan ini bisa segera direalisasikan,” ujar Muzakki.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep, Slamet Supriyadi, menjelaskan bahwa terdapat dua skema awal penanganan, yakni pembangunan jembatan sementara atau langsung membangun jembatan permanen.
Namun, hasil kajian teknis menunjukkan bahwa biaya pembangunan jembatan darurat justru cukup tinggi.
“Perhitungan kami, jembatan darurat membutuhkan anggaran sekitar Rp60 juta. Dengan pertimbangan itu, Bupati akhirnya memilih opsi pembangunan jembatan permanen,” kata Slamet.
Ia mengungkapkan, rencana pembangunan jembatan permanen tersebut baru dapat direalisasikan pada 2026, dengan pendanaan yang bersumber dari pos Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam APBD.
Meski demikian, Slamet belum dapat memastikan kapan proses pembangunan akan dimulai secara teknis.
“Kepastiannya masih menunggu. Yang jelas anggaran baru tersedia di 2026 dan setelah itu baru bisa kami kerjakan,” ujarnya.
Ia mengakui keterlambatan penanganan ini menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Namun menurutnya, pemerintah daerah terikat pada sistem dan mekanisme anggaran yang berlaku.
“Kalau dananya belum tersedia, kami juga tidak bisa berbuat banyak. Kejadian ambruknya jembatan ini juga di luar perkiraan,” tutur Slamet.
Atas situasi tersebut, Slamet mewakili Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan permohonan maaf kepada warga Desa Bringsang dan sekitarnya.
“Kami mohon maaf karena pada 2025 belum bisa mengalokasikan anggaran. Insyaallah pada 2026 pembangunan jembatan permanen akan kami laksanakan,” ucapnya.
Ia pun meminta masyarakat bersabar sembari menunggu proses pembangunan dimulai, seraya memanfaatkan jalur alternatif yang masih tersedia.
“Untuk sementara waktu, warga masih bisa menggunakan jalan pintas atau jalur alternatif yang ada,” pungkasnya.***
