SAMPANG, MaduraPost – Kerusakan parah pada ruas jalan Batulenger–Karangpenang di Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, memicu keluhan dan kekecewaan warga. Hujan deras yang melanda dalam beberapa hari terakhir memperburuk kondisi infrastruktur yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.
Pantauan di lokasi menunjukkan jalan berubah menjadi kubangan berlumpur. Lubang-lubang besar yang dipenuhi air, bercampur kerikil dan tanah, membahayakan pengendara. Kendaraan roda dua dan roda empat terpaksa melaju pelan demi menghindari kecelakaan.
“Sudah puluhan tahun jalan ini rusak. Kalau hujan, air langsung masuk ke tengah jalan karena tidak ada selokan. Lama-lama jalan makin hancur,” ujar Abdurrohman, warga Desa Bira Tengah, Minggu (1/6).
Warga menyebut, kerusakan tidak terjadi secara tiba-tiba. Jalan yang menjadi jalur vital penghubung antar desa ini selama bertahun-tahun tidak mendapatkan perbaikan signifikan. Minimnya drainase memperparah kerusakan, karena air hujan menggenangi badan jalan dan mempercepat pelapukan aspal.
Jalur Batulenger–Karangpenang merupakan akses penting masyarakat untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pengangkutan hasil pertanian. Namun, dengan kondisi saat ini, aktivitas warga terganggu, bahkan rawan kecelakaan.
“Kami ini seperti dianaktirikan. Waktu kampanye, banyak yang janji jalan ini mau diaspal, mau dibangun. Tapi kenyataannya nol besar,” keluh Sita Halimah, seorang ibu rumah tangga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Kritik serupa datang dari kalangan pemuda desa. Mereka menuding adanya ketimpangan perhatian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah. Jalan-jalan utama di pusat kota terlihat mulus, sedangkan jalan kabupaten di pedesaan dibiarkan rusak bertahun-tahun.
“Kami hanya minta keadilan. Masa harus tunggu korban jatuh atau kendaraan masuk lubang baru diperbaiki?” tegas Rois, tokoh pemuda setempat.
Warga kini mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang segera turun tangan. Mereka menuntut perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam, serta pembangunan saluran drainase agar kerusakan tidak kembali terjadi saat musim hujan.
Pemerintah daerah diminta hadir, tidak hanya saat musim politik, tetapi juga dalam bentuk aksi nyata terhadap kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
