SUMENEP, MaduraPost – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sumenep, M. Sahnan, menyesalkan maraknya aksi penolakan kegiatan seismik di perairan Kepulauan Kangean yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang mengatasnamakan nelayan.
Ia menilai, tindakan tersebut bukan hanya menyesatkan publik, tetapi juga mencoreng marwah nelayan sejati yang selama ini menjaga kerja sama dan mendukung pembangunan nasional.
Sahnan menegaskan, bahwa organisasi yang ia pimpin tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk membawa nama nelayan dalam aksi penolakan kegiatan seismik.
“Nama baik nelayan sudah dirugikan. Kami tidak akan diam. HNSI akan menempuh jalur hukum terhadap pihak mana pun yang mengatasnamakan nelayan tanpa seizin organisasi,” ujarnya tegas, Rabu (12/11).
Menurut Sahnan, kegiatan seismik dan eksplorasi migas di perairan Kangean merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang justru diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi di wilayah kepulauan.
Ia menilai, kehadiran proyek tersebut dapat membuka lapangan kerja baru, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kegiatan seismik itu bukan ancaman, tapi peluang. Kalau dijalankan dengan benar, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat Kangean tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan,” kata Sahnan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan soliditas di kalangan nelayan, terutama di tengah gempuran isu yang berpotensi memecah belah.
Menurutnya, sikap menolak tanpa dasar hanya akan memperlambat kemajuan wilayah kepulauan yang selama ini masih tertinggal dalam hal pembangunan.
“Nelayan sejati tidak bekerja dengan kebencian, tapi dengan keikhlasan. Jangan sampai nelayan diperalat oleh kepentingan kelompok tertentu yang tidak memikirkan masa depan Kangean,” tandasnya.
Sahnan menegaskan, HNSI Sumenep akan terus mendukung kebijakan strategis pemerintah selama tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ia memastikan organisasi yang ia pimpin tidak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang mencatut nama nelayan demi kepentingan sempit.
“Kami teguh pada prinsip: setiap langkah atas nama nelayan harus berlandaskan musyawarah dan tanggung jawab. Tidak boleh ada pihak yang menggunakan nama nelayan untuk kepentingan pribadi atau politik,” pungkasnya.***
