SUMENEP, MaduraPost – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengangkat berbagai persoalan infrastruktur yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat dalam penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026.
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep sebagai bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus penyaluran aspirasi warga dari masing-masing daerah pemilihan.
Fraksi PAN, H. Hairul Anwar menjelaskan, bahwa pelaksanaan reses yang digelar pada 9 hingga 16 Maret 2026 menjadi momen strategis bagi para legislator untuk turun langsung ke lapangan dan menyerap berbagai keluhan masyarakat secara faktual.
Ia menyebut, persoalan jalan rusak masih mendominasi aduan warga karena berdampak luas terhadap roda perekonomian, kelancaran mobilitas, hingga aspek keselamatan pengguna jalan.
“Di Desa Pragaan Laok, masyarakat bahkan terpaksa melakukan perbaikan jalan secara swadaya karena belum mendapat perhatian,” ujarnya saat rapat paripurna, Selasa (31/3).
Selain infrastruktur jalan, Fraksi PAN juga menaruh perhatian pada kondisi drainase yang dinilai belum berfungsi secara maksimal dan mempercepat kerusakan fasilitas publik.
Saat musim penghujan tiba, genangan air kerap muncul di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Trunojoyo, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan.
“Drainase yang tidak berfungsi optimal menyebabkan genangan yang mengganggu lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan jalan. Ini harus ditangani secara terpadu,” tegasnya.
Permasalahan lain yang mencuat dalam hasil reses adalah banyaknya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak menyala, terutama di wilayah Kecamatan Gapura, Batang-Batang, hingga Dungkek.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan angka kecelakaan dan mengurangi rasa aman masyarakat ketika beraktivitas pada malam hari.
Tak hanya itu, Fraksi PAN juga menggarisbawahi kerusakan tangkis laut di kawasan pesisir yang dinilai berisiko memicu abrasi serta mengancam permukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang.
“Sumenep memiliki wilayah kepulauan yang luas, sehingga keberadaan tangkis laut sangat vital. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan untuk melindungi masyarakat pesisir,” tambahnya.
Fraksi PAN berharap berbagai catatan yang dihimpun selama masa reses dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun skala prioritas pembangunan.
“Kami mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan menjadikan sektor infrastruktur sebagai prioritas utama demi terwujudnya Sumenep yang maju dan sejahtera,” pungkas Hairul.***
