SUMENEP, MaduraPost – Gelombang pemberitaan mengenai dugaan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak layak konsumsi oleh sejumlah Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menyedot perhatian publik.
Isu tersebut ramai bergulir di berbagai media massa maupun media sosial, memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat program tersebut.
Merespons situasi itu, Komisi IV DPRD Sumenep menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret. Salah satu dorongan yang disampaikan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas SPPG guna memastikan mutu, keamanan, serta kelayakan menu MBG benar-benar terjaga.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi mengatakan, bahwa program MBG menyangkut langsung kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, sehingga pengawasan tidak boleh longgar.
“Program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Kalau tidak ada pengawasan ketat, potensi penyimpangan sangat besar. Karena itu, Satgas Pengawas SPPG harus dibentuk agar kualitas menu benar-benar terkontrol,” tegas M. Ramzi, Jumat (6/2).
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak cukup berhenti pada aspek administratif semata. Menurutnya, pengawasan harus menjangkau proses secara menyeluruh, mulai dari pengolahan makanan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.
Politisi Partai Hanura itu juga berharap pemerintah daerah bersikap terbuka terhadap kritik publik dan segera mengambil langkah nyata.
Pembentukan Satgas Pengawas SPPG dipandang penting, bukan hanya sebagai respons terhadap polemik yang berkembang, tetapi juga sebagai langkah preventif agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Di sisi lain, salah satu pelaku SPPG di Sumenep mengungkapkan bahwa sistem pengawasan di daerah tersebut berbeda dibandingkan wilayah lain.
Ia menyebut sejumlah kabupaten/kota telah lebih dahulu memiliki Satgas khusus untuk mengawasi pelaksanaan program MBG secara rutin dan menyeluruh.
“Di daerah lain sudah ada Satgas khusus yang mengawasi SPPG, mulai dari menu sampai proses penyajiannya. Di Sumenep, sistem itu belum ada, sehingga pengawasan masih terbatas,” ungkapnya.***
