Scroll untuk baca artikel
Pemerintahan

Dituding Intervensi Poktan, Pj Kades Gunung Kesan Beri Klarifikasi Tegas

Avatar
46
×

Dituding Intervensi Poktan, Pj Kades Gunung Kesan Beri Klarifikasi Tegas

Sebarkan artikel ini
ILUSTRASI: Pemerintah Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Sampang, semata-mata bertujuan memastikan para petani tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi. (PI/MP)

SAMPANG, MaduraPost – Penjabat (Pj) Kepala Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Moh. Suaib, membantah tegas isu miring yang menyebut dirinya melakukan intervensi atau “cawe-cawe” dalam kepengurusan Kelompok Tani (Poktan).

Suaib menegaskan, langkah yang dilakukan pemerintah desa semata-mata bertujuan memastikan para petani tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi, terutama saat musim tanam tiba.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Di Desa Gunung Kesan tercatat terdapat 11 Kelompok Tani dan satu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak keluhan dari petani terkait keterbatasan akses pupuk bersubsidi. Hal inilah yang mendorong pemerintah desa mengundang seluruh pengurus Poktan untuk bermusyawarah.

Baca Juga :  Diduga Akibat Ada Konflik, Satu PJ Kades di Karang Penang Sampang Belum Lakukan Sertijab

“Kami ingin mengetahui sejauh mana keaktifan Poktan yang ada. Kasihan masyarakat kalau kelompoknya ada, tapi tidak berjalan maksimal. Fokus kami bagaimana Poktan benar-benar menjadi motor penggerak petani di tujuh dusun Desa Gunung Kesan,” ujar Moh. Suaib, Senin (22/12/2025).

Lebih lanjut, Suaib menyoroti tantangan administrasi pertanian yang kini telah beralih ke sistem digital. Ia menjelaskan bahwa pengajuan pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) saat ini wajib dilakukan secara daring.

Baca Juga :  DKPP Sumenep Siapkan Dua Gudang Benih Bawang Merah di Rubaru, Anggarkan Rp1 Miliar

“Faktanya, masih ada pengurus Poktan yang terkendala kemampuan baca tulis dan penggunaan komputer. Padahal input RDKK sekarang harus melalui sistem digital. Kalau tidak mengikuti perkembangan ini, yang dirugikan petani sendiri,” jelasnya.

Menurutnya, pembenahan atau revitalisasi kepengurusan Poktan menjadi solusi yang realistis agar distribusi pupuk tidak terhambat oleh persoalan administrasi.

“Ini bukan perombakan sepihak, apalagi kepentingan pribadi. Ini soal masa depan petani. Kita butuh pengurus yang mampu mengoperasikan teknologi supaya hak petani tidak terhambat,” tegas Suaib.

Baca Juga :  HUT Kabupaten Sampang ke 397, Slamet Ariyadi: Ikhtiyar Membangun Sampang Hebat Bermartabat

Ia kembali menekankan bahwa musyawarah yang dilakukan bertujuan memperkuat peran Poktan agar lebih profesional, aktif, dan transparan, bukan mencampuri urusan internal secara negatif.

“Tujuan saya hanya satu, Poktan harus benar-benar membantu petani, bukan justru menjadi hambatan karena persoalan administrasi. Tidak ada kepentingan lain,” pungkasnya.***