SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendorong agar pengelolaan objek wisata yang berada di wilayah pedesaan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah.
Melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Pemkab Sumenep menganjurkan agar pengelolaan wisata dilakukan langsung oleh pemerintah desa (Pemdes) maupun bekerjasama dengan pihak swasta.
Salah satu bentuk implementasi kebijakan ini terlihat di kawasan wisata Pantai Badur. Tempat wisata tersebut saat ini telah berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat, yang dianggap menjadi model pengembangan wisata berbasis desa.
Moh. Iksan, selaku Kepala Disbudporapar Sumenep menyampaikan, bahwa Pantai Badur memperlihatkan perkembangan yang sangat baik dalam sektor pariwisata lokal.
“Kalau saya perhatikan, perkembangan sektor wisata di Pantai Badur cukup menjanjikan. Ini sejalan dengan arahan Bupati, bahwa pengelolaan destinasi sebaiknya diserahkan kepada pihak lain di luar pemerintah kabupaten, agar pengelolaannya lebih maksimal,” ujarnya kepada MaduraPost saat ditemui di kantornya pada Jumat (11/4) siang.
Lebih lanjut, Iksan menekankan pentingnya peran Pemdes dalam menginisiasi partisipasi masyarakat, salah satunya melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Ia menilai, kolaborasi semacam itu mampu menggerakkan potensi desa secara mandiri.
“Kalau suatu desa memiliki potensi wisata, tapi kemudian menunggu peran pemkab tanpa inisiatif dari desa sendiri, ya itu tidak bisa. Harus ada aksi nyata dari pemerintah desa, baik dari segi potensi maupun kesiapan infrastruktur,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan sejumlah desa lain yang berhasil mengelola potensi wisata mereka secara mandiri, seperti Gili Labak, Gili Iyang, dan Pagar Batu.
“Keuntungan dari pengelolaan destinasi wisata desa ini akan kembali ke desa itu sendiri dalam bentuk pendapatan asli desa (PADes), yang tentunya sangat penting untuk mendorong kemandirian desa,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iksan juga mendorong Pemdes Juruan Daya dan Batuputih Daya agar segera memulai langkah konkret dalam mengembangkan potensi wisata di wilayah mereka.
Ia memastikan bahwa Pemkab Sumenep siap memberikan dukungan berupa pendampingan maupun motivasi.
“Kami dari kabupaten berfungsi sebagai pengatur kebijakan dan pemberi semangat. Yang menjalankan adalah masyarakat desa sendiri,” pungkasnya.***
