Scroll untuk baca artikel
Headline

Dapat Panggilan Polres Pamekasan, PPK Pakong Bersyukur Agar Cepat Clear

Avatar
×

Dapat Panggilan Polres Pamekasan, PPK Pakong Bersyukur Agar Cepat Clear

Sebarkan artikel ini
PPK Pakong saat menerima piagam penghargaan PPK Inovatif pada ajang Madura Award 2023. (Foto : KPU Pamekasan)

PAMEKASAN, MaduraPost – Dugaan pemotongan dana KPPS yang belakangan viral hingga beredar surat panggilan dari Polres Pamekasan untuk PPK di beberapa kecamatan di Kabupaten Pamekasan direspon positif oleh Ketua PPK Kecamatan Pakong.

Hosman selaku ketua PPK Kecamatan Pakong justru bersyukur dengan adanya permintaan klarifikasi dari Polres Pamekasan terkait dugaan pemotongan biaya Operasional KPPS.

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Baca Juga :  Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Karena menurut Hosman, banyak informasi yang sangat tendensius yang mengarah kepada PPK Kecamatan, Seolah olah isu pemotongan tersebut dilakukan oleh PPK.

“Kami sudah menyampaikan dari awal bahwa tidak ada pemotongan anggaran operasional KPPS, Apalagi pemotongan itu dilakukan oleh PPK, Karena honor dan Operasional KPPS ditransfer langsung dari KPU ke rekening giro PPS,” Kata Hosman. Jum’at (15/03/24).

Baca Juga :  FIFGROUP Salurkan 115.197 Paket Sembako Selama Pandemi Senilai Rp 23,853 Miliar

Menurut Hosman, Panggilan dari Unit IV Pidkor Polres Pamekasan terhadap sejumlah PPK adalah solusi dari isu yang selama ini memojokan PPK.

“Kalau buat saya, sangat bersyukur dengan adanya panggilan tersebut, biar tidak biar dan cepat clear, biar tidak PPK yang selaku dipojokan,” Tegas Hosman.

Sebagaimana diberitakan dari berbagai media Online, diduga terjadi dugaan penotongan biaya operasional KPPS sebesar Rp1 juta di beberapa desa di Kecamatan Pakong, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Proppo dan Kecamatan Larangan.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Pemerasan Kanit Polsek Talango dalam Kasus Penganiayaan

Dugaan pemotongan tersebut disampaikan oleh narasumber yang mengaku KPPS namun tidak mau disebutkan namanya.