SUMENEP, MaduraPost – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025-2029.
Acara ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Arya Wiraraja, Lantai II Kantor Bupati Sumenep, ini dihadiri oleh Wakil Bupati, anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, kepala OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi yang peduli terhadap perkembangan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menekankan bahwa pembangunan yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas administrasi,” ungkapnya, Kamis (27/3).
Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah telah menerima 912 usulan dari masyarakat melalui sistem SIPD RI serta 933 usulan dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Semua usulan tersebut akan ditelaah untuk memastikan program yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita akan melakukan verifikasi secara menyeluruh agar program yang disetujui betul-betul selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” tambahnya.
Menurutnya, RPJMD merupakan dokumen fundamental yang mencakup visi, misi, strategi, serta kebijakan pembangunan Sumenep dalam lima tahun ke depan. Aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi faktor utama dalam perumusan rencana ini.
Forum ini juga membahas berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan data yang dipaparkan, IPM Sumenep mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 67,74% pada tahun 2021 menjadi 69,78% pada tahun 2025. Sementara itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 19,22% pada tahun 2021 menjadi 17,78% pada tahun 2024.
“Meskipun angka kemiskinan telah menunjukkan penurunan, kita harus terus berupaya agar jumlahnya semakin kecil,” ujar Arif.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, bahwa Musrenbang bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah konkret untuk memastikan pembangunan yang lebih baik.
“Kegiatan ini bukan hanya formalitas, tapi harus menjadi media bagi kita untuk merancang kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Fauzi juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus bisa diimplementasikan dengan baik dan tidak hanya menjadi dokumen yang bagus di atas kertas.
“Kita harus mengubah pola pikir dari sekadar mengikuti fungsi anggaran (money follow function) menjadi fokus pada program prioritas (money follow program priorities). Artinya, setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan, bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus mencakup seluruh daerah, baik di daratan maupun kepulauan.
“Kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari banyak pulau menuntut kebijakan pembangunan yang merata, agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” tambahnya.***
